Dongkrak Pariwisata, Imigrasi Buka Layanan di Pulau Moyo NTB Fasilitasi Turis Asing
NUSA Tenggara Barat (NTB) kerap menjadi magnet bagi wisatawan mancanegara (wisman) selain Pulau Bali. Ada dua destinasi yang menjadi primadona turis asing yakni Lombok dan Sumbawa. Pergerakan turis asing di sana terus menunjukkan tren positif.
Hal inilah yang mendorong Kantor Wilayah Kemenkumham Nusa Tenggara Barat (NTB) membuka unit kerja layanan Imigrasi di Pulau Moyo, Sumbawa.
Pelayanan keimigrasian dan pengawasan terhadap Warga Negara Asing (WNA) sebagai wisatawan dari luar negeri tersebut diharapkan dapat meningkatkan investasi dan mendongkrak pariwisata.
Kepala Kanwil Kemenkumham NTB, Romi Yudianto berujar bahwa potensi wisata Pulau Moyo menjadi daya tarik wisatawan. Pulau yang pernah disinggahi mendiang Putri Diana ini nantinya akan berkembang pesat seperti Labuan Bajo, Amaratua dan Gili Trawangan.
Kakanwil Kemenkumham NTB, Romi Yudianto (Foto: Kanwil Kemenkumham NTB)
"Dengan dibukanya unit kerja pelayanan di sana, maka akan membantu meningkatkan nilai investasi dan pertumbuhan pariwisata di NTB," kata Romi di sela Hari Dharma Karya Dhika (HDKD) ke-78 di Kanwil NTB, seperti dikutip dari ANTARA.
Menurut dia, unit kerja pelayanan dan pengawasan Imigrasi di Pulau Moyo merupakan cikal bakal dibangunnya Kantor Imigrasi berskala kecil. Mengingat Pulau Moyo daya jangkau ke Pulau Sumbawa terlalu jauh jarak tempuhnya. Sementara saat ini kantor layanan imigrasi berada di Kantor Imigrasi Sumbawa.
"Sejalan dengan visi Kemenkumham, dalam hal memberi pelayanan di pulau terpencil. Memberikan peluang kepada mereka sehingga orang asing merasakan kemudahan dalam pelayanan dan aman karena terawasi secara humanis," tuturnya.
Romi menambahkan, semua itu tidak lepas dari koordinasi dengan stakeholder yang ada seperti TNI, Polri dan dinas pariwisata Pemda setempat. Sehingga kata dia, unit kerja imigrasi di Pulau Moyo tidak sebatas pelayanan dan pengawasan orang asing saja. Melainkan disediakan layanan keimigrasian seperti paspor dan izin tinggal dan penyebaran informasi keimigrasian.
Adapun target Kanwil Kemenkumham NTB dengan adanya unit kerja Pulau Moyo ini diharapkan layanan komunikasi masyarakat (yankomas), kemudahan pendaftaran merek, konsultasi pengaduan HAM, konsultasi apostille dan layanan dokumen, konsultasi masalah hukum dan sosialiasi Pos Bantuan hukum (Posbakum) bisa dilakukan di unit tersebut.
