Upaya Bali Mewujudkan Pariwisata Berkualitas, Memberantas Turis Nakal
TIGA tahun dihantam pandemi COVID-19 membuat banyak hal terjadi di sektor pariwisata Provinsi Bali. Mulai dari wisatawan yang tak kunjung tiba hingga mereka yang mulai datang namun membawa fenomena baru menjadi pelanggar saat berkunjung.
Pemerintah Provinsi Bali yang mulai mencium fenomena tersebut akhirnya bertindak dan mendapati wisatawan yang melanggar seperti menjadi tenaga kerja asing ilegal hingga membuka usaha kecil yang merugikan warga lokal.
Menurut Wakil Gubernur Bali, Tjok Oka Artha Ardhana Sukawati, Pulau Dewata dihadapkan pada dua hal serius yaitu menciptakan pariwisata berkualitas dengan wisatawan yang berani membayar lebih mahal atau pemberian kebebasan.
BACA JUGA:
"Apakah yang kita tingkatkan kualitas supaya mereka tertib atau tertib dulu baru meningkatkan kualitasnya? Teman-teman (pelaku pariwisata) sepakat penertiban dulu," kata dia mengutip dari ANTARA, Kamis (6/4/2023).
Mengambil contoh Singapura, Wagub yang akrab disapa Cok Ace itu menyebut dengan kualitas yang baik maka harga akan mengikuti, berbeda jika wisatawan datang dan kecewa dengan keamanan dan kenyamanan Bali, maka saat itu Pulau Dewata akan menjadi murah.
Turis di Bali.
Perda Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 dan Pergub Bali Nomor 28 Tahun 2020 sebagai landasan.
Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali Tjok Bagus Pemayun mengatakan Perda Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 tentang standar penyelenggaraan pariwisata dan Pergub Bali Nomor 28 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Pariwisata Bali perlu menjadi konsentrasi jelang endemi ditetapkan.
BACA JUGA:
Pertama mengenai tata kelola pariwisata Pergub Nomor 28 Tahun 2020 itu jelas bahwa Bali pasti inginkan wisatawan berkualitas.
"Pelajaran saat pandemi sangat bisa dibawa ke endemi karena memang trennya wisatawan yang datang kita ingin sehat, aman, nyaman. Tentu kita pemerintah sebagai regulator fasilitator di pandemi persiapannya sudah, bukan selesai pandemi baru kita menyiapkan, momentumnya tepat sebenarnya," sambung Tjok Bagus.
Beragam upaya dilakukan untuk menjadikan pariwisata Bali berkualitas, seperti pembentukan tim satgas pariwisata yang terdiri dari dinas pariwisata, kepolisian, satpol PP, imigrasi, asosiasi pariwisata, dan pemangku kebijakan terkait lainnya untuk menangani wisatawan nakal.
Melalui upaya tersebut, akhirnya Pemprov Bali mampu menyaring wisatawan yang ada. Bersama seluruh elemen ditemukan beragam pelanggaran, seperti pelanggaran lalu lintas menggunakan kendaraan dengan nomor polisi ilegal, tidak menggunakan helm atau menggunakan pakaian yang tidak semestinya.
BACA JUGA:
Lebih jauh, sejumlah wisatawan asing bahkan membuat kartu identitas penduduk dengan cara yang salah, membuat usaha secara ilegal, dan menggunakan visa tidak sesuai ketentuan.
Demi membentuk pariwisata berkualitas, Tjok Bagus mengatakan satgas pariwisata akan tetap melakukan penindakan, tidak berhenti hanya saat kasus tersebut viral.
"Penindakan harus secara rutin karena, itu memang hasil dari koordinasi kami dengan instansi terkait. Akan tetapi satu hal, memang kami tidak pernah menghalangi wisatawan mancanegara," tuturnya.
