Pengelolaan Sampah di Kawasan Pariwisata Harus Jadi Perhatian Penting Berbagai Lembaga Hingga Komunitas
CHAIRPERSON Yayasan Anak Bangsa Bisa (YABB) Monica Oudang mengatakan, permasalahan sampah di Indonesia, terlebih di sektor pariwisata menjadi perhatian khusus bagi komunitas, pemerintah juga lembaga-lembaga terkait lainnya.
"Banyak sekali belajar dari berbagai pihak pihak-pihak yang bersemangat dalam membuat perubahan. Dan kami sendiri ikut melihat beragam hambatan, maupun bermacam solusi yang dihasilkan oleh mereka untuk mengatasinya (sampah)," katanya dalam Diskusi Bebas Hambatan Menuju Bebas Sampah: Akselerasikan Inovasimu lewat CCE 2.0 secara virtual, Rabu (15/02/2023).
Ia menyebut, untuk menyelesaikan masalah yang kompleks terhadap sampah, maka dibutuhkan beberapa komponen yang sangat penting. Pertama, perubahan pola pikir dan perilaku di masyarakat; Kedua adalah gabungan kekuatan pendekatan ke masyarakat dan teknologi, guna memudahkan dan mempercepat penyelesaiannya.
Ketiga adalah ownership atau kepemilikan di level masyarakat dan pemerintah lokal. Di mana hal ini agar solusi bisa dijalankan jangka panjang, dan bisa dikembangkan. Oleh karena itu, solusi yang dihasilkan ini bukan hanya pendek, tetapi dapat menjadi solusi jangka panjang dan tidak hanya dihasilkan oleh satu organisasi saja.
"Kami berusaha menciptakan solusi berbasis ekosistem, di mana inovasi itu lahir dari kolaborasi antar sektor untuk menyelesaikan masalah secara sistemik," ujarnya.
Penyelesaian yang dimaksud, kata dia ada tiga, yaitu pertama berkumpul dengan kekuatan dari pihak yang memiliki peran dan keahlian berbeda.
Kedua adalah bagaimana pihaknya melebur, membangun serta melakukan kolaborasi yang bermakna. Dimulai dari mendorong pengembangan solusi yang transformatif.
Ketiga yaitu skill up. Bagaimana bisa berkembang melalui pilot project dengan ciri-ciri yang terlibat mendapatkan pendanaan, serta mewujudkan ide menjadi dampak yang nyata.
"Kami mengembangkan apa yang kami lakukan sebelumnya. Kali ini kami berfokus untuk menyelesaikan permasalahan sampah melalui penerapan ekonomi circular di kawasan pariwisata nasional," terangnya.
Sementara itu, wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf) Angela Tanoesoedibjo menambahkan, Kemenparekraf telah diamanati empat tugas di dalamnya. Pertama, harus menyusun sop; Kedua, implementasi sop; Ketiga pembentukan unit pengelolaan sampah; dan keempat pemberian reward serta punishment kepada pemerintah daerah (pemda) pengelola masyarakat atas akan pengelolaan sampah di kawasan destinasi wisata bahari.
