Ini Alasan Wajib Jalankan Prokes Ketat meski Sudah Divaksin
PEMERINTAH terus mempercepat program vaksinasi nasional dalam rangka menghasilkan kekebalan kelompok (herd immunity). Meski demikian, masih ada masyarakat yang enggan menerima vaksin covid-19. Bahkan, belum lama ini beredar pernyataan yang menyebut vaksin tidak menjamin perlindungan dan tak memiliki manfaat.
Menjawab hal tersebut, pakar kesehatan sekaligus dokter relawan covid-19 Muhamad Fajri Adda'i menjelaskan bahwa pernyataan tersebut tidaklah benar alias hoaks. Menurut dia, saat ini banyak kesalahpahaman yang beredar luas terkait vaksin covid-19. Meski demikian, ia tidak memungkiri sampai saat ini semua vaksin covid-19 masih dalam penelitian.
Baca juga: 7 Langkah Terhindar dari Covid-19 saat Terima Paket
"Faktanya penelitian vaksin covid-19 dilakukan melalui proses yang tercepat (penyakit lain membutuhkan waktu 20–30 tahun, sedangkan covid-19 <1 tahun) namun dengan kaidah-kaidah ilmiah seperti aspek keamanan dan kemanjuran. Tetap dijaga dengan ketat agar dapat diberikan ke banyak orang," terang dr Fajri, dikutip dari unggahan video di akun Instagram-nya @dr.fajriaddai, Selasa (3/8/2021).
Sampai saat ini penelitian terkait vaksin covid-19 masih dilakukan untuk mengetahui berapa lama imunitas akan bertahan. Sebab, hal tersebut membutuhkan waktu penelitian yang lama.
Di sisi lain, kondisi pandemi covid-19 makin buruk dan mendesak. Namun karena vaksin telah terbukti aman serta mengurangi jutaan kematian, maka vaksin sepatutnya diberikan kepada sebanyak mungkin orang untuk melindungi masyarakat.
Baca juga: Ini Dia Deretan Hobi Baru Paling Digemari Selama Pandemi Covid-19
Perlu diingat, seseorang yang telah divaksin bukan berarti bebas dan kebal dari covid-19. Seseorang harus tetap mematuhi protokol kesehatan secara ketat. Salah satunya adalah menjaga jarak sosial.
"Social distancing dilakukan sebagai salah satu metode pencegahan penularan penyakit komunal seperti covid-19 yang ditularkan melalui satu orang ke orang lainnya. Social distancing nantinya dapat dihentikan apabila kekebalan kelompok telah terbentuk dan pandemi covid-19 telah terkendali. Namun sampai saat ini hal tersebut tidak bisa diimplementasikan di Indonesia karena beberapa alasan," tambahnya.
