Epidemiolog: Masyarakat Indonesia Seharusnya Tak Boleh Diberikan Kelonggaran
PEMERINTAH nampaknya memiliki permasalahan dengan parameter atau indikator untuk pengetatan dan pelonggaran dalam pembatasan mobilitas masyarakat. Hal inilah yang membuat pertambahan kasus Covid-19 mengalami lonjakan signifikan.
Epidemiolog Griffith University Australia, Dicky Budiman mengatakan jika pemerintah mengacu pada aspek positivity rate Covid-19, maka hampir semua mayoritas masyarakat Indonesia tidak boleh diberikan pelonggaran. Sayangnya parameter yang digunakan seringkali tidak valid oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah.
"Ini tidak boleh dinegosiasi, karena ini adalah ukuran yang standar. Standar internasional dan sudah berlaku," terang Dicky saat dihubungi Okezone.
"Sebagai pelaku sejarah dalam hidup dalam pengendalian pandemi Indonesia sejak 2003 di SARS dan selanjut-selanjutnya (pandemi sebelum Covid-19), ini dipakai,” tambahnya.
Menurutnya, indikator tes positivity rate bukanlah hal yang baru. Bahkan sejak pandemi malaria menyerang, indikator positivity rate dan tracing juga sudah digunakan. Alhasil, hal-hal yang harus dipahami bukan seperti ukuran epidemiologi data dalam kaitan wabah ini baru ditemukan sekarang.
“Ini harus kita pahami dan menjadi rujukan semua kepala daerah, sehingga jelas ini merujuk ke mana. Termasuk World Helath Organization (WHO) declare beberapa kriteria pelonggaran, termasuk yang utamanya adalah hasil positivity rate,” tukas dia.
(Martin Bagya Kertiyasa)
Women Okezone menyajikan berita terbaru dan terpercaya seputar dunia perempuan. Dapatkan informasi terkini tentang gaya hidup, kesehatan, karier, dan inspirasi wanita di Indonesia.
