Dianggap Akal-akalan untuk Dorong Asuransi Swasta, Komisi IX Minta Program KRIS Tak Dilanjutkan

Dengan pertimbangan tersebut, pun termasuk penilaiannya terhadap ketidaksiapan laporan Dewan Pengawas BPJS Kesehatan terkait KRIS, ia meminta agar program KRIS ditunda terlebih dulu sampai semua masalah yang saat ini masih dihadapi dapat diselesaikan. "Sesuai dengan laporan yang disampaikan Dewan Pengawas yang belum siap di banyak hal, saya minta tolong tunda pelaksanaan kris," tegasnya.

Senada, Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani menyatakan bahwa jika program KRIS disahkan, salah satu dampak yang akan terjadi adalah peserta BPJS Kesehatan akan banyak mengeluarkan uang atau 'out of pocket' akibat regulasi yang digunakan dalam penerapan KRIS ini. Sebab, ketika satu iuran untuk semua kelas, pastinya iuran kelas 1 dan 2 BPJS Kesehatan akan turun, sedangkan kelas 3 akan naik.

Sedangkan, di Indonesia peserta BPJS Kesehatan terbanyak itu ada di kelas 3, bukan kelas 1 atau 2. "Jadi, kalau mau mengakomodir asuransi swasta, bilang terus terang, jangan ngakal-ngakalin kayak gini," tegas Irma.

Ia pun menyoroti soal banyak sekali masyarakat Indonesia yang susah sekali masuk rumah sakit untuk mendapat kamar rawat inap. Dengan jumlah bed yang banyak per kamar saja sulit, kata Irma, gimana nanti per kamar cuma diisi 4 bed. "12 bed saja gak tertampung, bagaimana 4. Jadi jangan ngegampang-gampangin. Ini nyusahin rakyat, lho," ucapnya tegas.

Menurut Irma, program KRIS sebaiknya ditata kembali. Bukan hanya soal kajian akademis yang belum diterima Komisi IX DPR RI, pun soal pertimbangan mengurangi bed rumah sakit, tapi secara keseluruhan rumah sakit di Indonesia belum cukup mumpuni untuk melengkapi 12 komponen program KRIS.

"Saya kira kami harus benar-benar hati-hati untuk memberikan persetujuan atau men-support KRIS ini. Kalau belum siap, ya, jangan dilaksanakan, kasihan BPJS Kesehatan, lho," tambah Irma.

(Martin Bagya Kertiyasa)