Muncul Pnemonia Misterius di China, Kemenkes Meminta Semua Jajaran Waspada

KEMENTERIAN Kesehatan (Kemenkes) belum lama ini mengeluarkan surat edaran berisikan semua jajaran diminta untuk waspada terhadap pneumonia, apalagi sekarang di China ada pneumonia misterius. Sehingga diperlukan peningkatan pengawasan terhadap orang (awak personel dan penumpang), alat angkut, barang bawaan, lingkungan, vektor, binatang pembawa penyakit di pelabuhan, bandar udara dan pos lintas batas negara terutama yang berasal dari negara terjangkit.

Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Maxi Rein Rondonuwu menjelaskan, hal ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi dari penyebaran pneumonia di Indonesia. Lebih lanjut, dalam surat edaran itu juga Dirjen Maxi meminta Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) untuk melakukan pemantauan.

“Pemantauan dan perkembangan kasus dan negara terjangkit di tingkat global serta meningkatkan kewaspadaan dini dengan melakukan pemantauan khusus dicurigai pneumonia,” kata Dirjen Maxi, dikutip dalam keterangan resmi yang didapat MNC Portal Indonesia.

 BACA JUGA:

Menurutnya dengan KKP dan sejumlah fasilitas kesehatan yang diminta, dapat membantu melakukan surveilans ketat dengan memantau peningkatan kasus di sejumlah wilayah.

Sehingga nantinya, laporan penemuan kasus tersebut bisa diketahui atau didapatkan melalui Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR) melalui link https://skdr.surveilans.org atau nomor WhatsApp Public Health Emergency Operation Centre (PHEOC) : 0877-7759-1097 atau email: poskoklb@yahoo.com.

 BACA JUGA:

Maka dari laporan itu akan dilanjutkan oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) untuk dilakukan tindaklanjut mengenai laporan kasus yang dicurigai mycoplasma pneumonia.

“Seluruh pihak diminta untuk menggencarkan upaya promosi kesehatan berupa edukasi kesehatan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait penyakit pneumonia,” ucapnya.

Sekedar informasi, surat edaran dengan Nomor: PM.03.01/C/4632/2023 tentang Kewaspadaan terhadap Kejadian Mycoplasma Pneumonia di Indonesia, terbit pada 27 November 2023 yang ditujukan kepada seluruh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Direktur atau Kepala Rumah Sakit, Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan dan Kepala Puskesmas di Indonesia.

(Dyah Ratna Meta Novia)