Berlaku 2024, Aturan Turis Asing Masuk Bali Bayar Rp150 Ribu Mulai Disosialisasikan

KEMENTERIAN Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) mulai menyosialisasikan kebijakan penerapan pajak retribusi bagi setiap wisatawan mancanegara atau wisman yang masuk Bali sebesar Rp150.000 atau sekitar USD10 yang akan berlaku dari Februari 2024.

Deputi Bidang Pemasaran Kemenparekraf, Ni Made Ayu Marthini mengatakan bahwa sosialisasi ini dilakukan agar calon wisatawan termasuk industri pariwisata di negara-negara pasar wisata Bali dapat memahami sepenuhnya maksud dan tujuan pemberlakukan kebijakan tersebut.

Pungutan pajak bagi wisman ke Bali diatur dalam Peraturan Daerah Bali Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pungutan bagi Wisatawan Asing untuk Perlindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam Bali.

 BACA JUGA:

"Kegiatan hari ini adalah salah satu seri dari sosialisasi yang kita lakukan dalam rangka mendukung sosialisasi ini (Pungutan Pajak Wisman). Kami juga sedang membuat perencanaan komunikasi dalam roadshow kami ke berbagai negara pasar seperti Australia, Jepang, London, dan lainnya," katanya dalam kegiatan Sosialisasi Kebijakan Peraturan Daerah Provinsi Bali Bagi Wisatawan Asing di Bali beberapa waktu lalu.

Kemudian, Made menekankan sesuai arahan dari Menparekraf Sandiaga Uno, sosialisasi harus dilakukan dengan baik dalam bingkai narasi positif agar maksud dan tujuan dari peraturan daerah ini dapat diterima.

 

Kemudian menjadi salah satu landasan untuk terus meningkatkan pariwisata di Bali menuju pariwisata yang berkualitas berbasis budaya, bermartabat, dan berkelanjutan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Bali.

Menurutnya, kebijakan ini diyakini tidak akan membebani wisatawan mancanegara namun justru menunjang dalam memberikan pelayanan pariwisata yang lebih baik.

 BACA JUGA:

"Kami mendukung adanya pungutan untuk wisatawan mancanegara ini dan kami tidak ingin hal ini menjadi isu (perdebatan). Oleh karena itu kita ingin menyosialisasikan kebijakan ini dengan baik karena tujuannya jelas agar pariwisata Bali bisa terus lestari, berbudaya, bermartabat," terangnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali Tjok Bagus Pemayun mengungkapkan kebijakan ini rencananya akan mulai berlaku pada Februari 2024.