Singgung Kasus Gagal Ginjal, Ombudsman Usul RUU Kesehatan Atur Fungsi Surveilans

RANCANGAN Undang-Undang Kesehatan yang masih dalam pembahasan oleh Pemerintah mendapatkan masukan serta kritikan dari berbagai pihak. Salah satunya, Ombudsman mengusulkan RUU ini juga mengatur tugas dan fungsi terkait surveilans.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih. Ia menyinggung kejadian gagal ginjal akut (GGA) pada akhir 2022 lalu sebagai pembelajaran.

 

Ia menilai karena minimnya peran Pemerintah Pusat maupun Daerah atas kasus ini dalam melakukan pengendalian faktor risiko.

"Ombudsman Republik Indonesia menilai RUU Kesehatan belum memaksimalkan tugas dan fungsi Pemerintah Pusat dan Daerah untuk melakukan kegiatan-kegiatan pengendalian risiko. Sehingga, penting dalam RUU Kesehatan mengatur tugas dan fungsi surveilans secara komprehensif," keterangan Ketua Ombudsman Najih dalam Diskusi Publik RUU kesehatan disiarkan di YouTube Ombudsman, Selasa (11/4/2023).

 BACA JUGA:

Lebih lanjut, ia juga menjelaskan, perlu adanya pengawasan sebagai langkah pencegahan untuk kesehatan masyarakat di RUU Kesehatan ini. Agar upaya kesehatan yang dilakukan Pemerintah tidak hanya memperhatikan dari tindakan kuratif maupun rehabilitatif.

 BACA JUGA:

Dengan peran Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagai garda terdepan dapat dioptimalkan. Kemudian, adanya penambahan tenaga kesehatan lainnya yaitu melalui kader kesehatan yang sudah dibekali dengan kompetensi.

"Sehingga diharapkan mampu menekan angka rujukan ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Rujukan Lanjutan. Ombudsman RI menilai, RUU Kesehatan belum mengatur secara rinci perihal kader kesehatan," jelas Najih.

Perlu diketahui, proses dari RUU Kesehatan sudah melewati Public Hearing dan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) sudah diserahkan kepada Komisi 9 DPR RI, Rabu (5/4).

(Dyah Ratna Meta Novia)