Perizinan Event Wisata dan Musik Bakal Dikemas Secara Digital

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mengungkapkan, perizinan penyelenggaraan event di Indonesia bakal dikemas dalam bentuk digital, dengan mengintegrasikan kementerian lembaga (K/L) termasuk perizinan keramaian dari Kepolisian, sehingga diharapkan aspek biaya dapat transparan dan akuntabel.

"Target dari Bapak Presiden bahwa izin minimal (maksudnya maksimal) dikeluarkan 45 hari sebelum event berlangsung dengan target event besar izin prinsip bisa diberikan 6 bulan sebelumnya. Izin teknis/izin yang lebih detail 3 bulan sebelumnya sementara 45 hari sudah harus keluar izinnya dalam bentuk suatu sinergi secara totalitas dari K/L termasuk melibatkan Pemda, dari Mabes Polri hingga Polres hingga tingkat Polsek," ujar Sandiaga usai meresmikan akun media sosial Creative by Indonesia di Gedung Sapta Pesona, Jakarta, Rabu (22/2/2023).

 BACA JUGA:Sandiaga : UMKM Harus Dilibatkan dalam Setiap Event Agar Naik Kelas

Adapun perizinan ini mencakup acara-acara seperti konser musik, ajang olahraga serta seni budaya. Kemudian menyusul tidak adanya pembatasan kegiatan yang berkaitan dengan COVID-19, perizinan digital ini pun ditargetkan terlaksana tahun ini.

 

"Jadi mulai dari wayangan, kegiatan dangdutan selama mengacu pada konsep cleanliness, health, safety & environtment sustainability (CHSE) juga melingkupi event-event olahraga karena ada Pak Menpora juga, jadi pertandingan sepak bola juga difasilitasi," paparnya seperti dilansir dari ANTARA.

 BACA JUGA:Sandiaga Berharap IVES 2023 Bisa Ciptakan 1.000 Lapangan Kerja

Sandiaga mengungkapkan, arahan Presiden Jokowi yang menginginkan perizinan event dapat terintegrasi dengan beberapa kementerian, di antaranya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) serta melibatkan Polri.

Harapannya, lanjut dia, dalam waktu singkat regulasi yang terdigitalisasi ini dapat segera diumumkan ke publik implementasinya, menyusul adanya sejumlah masukan dari pelaku event yang mengeluhkan proses perizinan acara yang rumit, lama dan mahal.

(Salman Mardira)