"Mengapa tiba-tiba ada usulan paket wisata, padahal pemerintah ingin membatasi kuota pengunjung?" tanya Ansy.
Sedangkan kedua, terkait pengenaan beban biaya konservasi kepada masyarakat awam melalui kenaikan tarif. Menurut dia, biaya konservasi tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada masyarakat, dalam hal ini adalah orang yang mau berwisata.
“Di mana letak keadilan sosialnya? Seharusnya uang konservasi diambil pemerintah dari perusahaan yang melakukan perusakan alam, seperti perusahaan sawit, perusahaan batubara, korporasi tambang, dan sebagainya. Tarik pajak lebih banyak dari mereka dan kemudian disubsidi silang untuk biaya konservasi, bukan dari masyarakat Indonesia yang mau berwisata,” tuturnya.
(Foto: Instagram/@yesysinta)
Terakhir, dirinya mendesak KLHK untuk dapat melihat kebijakan terhadap Pulau Komodo dan Padar secara komprehensif, dengan membuat kebijakan dengan dasar dan pertimbangan ilmiah yang jelas.
"KLHK adalah penjaga konservasi. Tidak boleh ada kepentingan-kepentingan tertentu yang menunggangi konservasi, padahal maksud tersembunyinya untuk mendapatkan keuntungan ekonomis fantastis. Bicara konservasi kok ujungnya komersialisasi melalui monopoli bisnis?” katanya memungkasi.
Sebelumnya diwartakan, harga tiket terusan Taman Nasional Komodo menjadi Rp3,75 juta resmi diberlakukan pada 1 Agustus 2022 mendatang. Jumlah kunjungan wisatawan ke Pulau Komodo dan Pulau Padar pun ikut dibatasi, menjadi 290 ribu kunjungan per tahunnya.