Tiket Masuk Taman Nasional Komodo Rp3,75 Juta Dinilai Tak Masuk Akal, Bagaimana Nasib Pelancong?

PENETAPAN harga tiket masuk Taman Nasional Komodo, Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi Rp3,75 juta per orang yang mulai berlaku pada 1 Agustus 2022 turut menjadi perhatian DPR. Anggota Komisi IV DPR, Yohanis Fransiskus Lema menolak menolak praktik komersialisasi di Pulau Komodo dan Pulau Padar.

Menurutnya, pembatasan kuota pengunjung yang bertujuan menjaga konservasi dengan menekan dampak negatif pariwisata tidak boleh berujung pada upaya komersialisasi pariwisata oleh kelompok atau golongan tertentu.

“Pada prinsipnya saya menyetujui pembatasan pengunjung dalam kajian Daya Dukung Daya Tampung Wisata (DDDTW) yang dilakukan oleh para ahli. Namun, mengapa pembatasan pengunjung yang katanya dilakukan untuk menjaga konservasi malah menjadi ajang komersialisasi secara brutal? Ini kritik keras saya terhadap KLHK sebagai penjaga konservasi di Indonesia,” kata legislator yang akrab disapa Ansy Lema ini.

Dijelaskannya, hal utama yang patut dipertanyakan dalam studi Daya Dukung Daya Tampung Wisata (DDDTW) ialah merekomendasikan pembatasan, namun di saat bersamaan KLHK justru memberikan izin kepada PT Flobamor (BUMD) sebagai pengelola tunggal.

"Tidak benar atas nama konservasi, lalu dijawab dengan mengenakan tarif masuk yang tinggi. Memangnya negara ini hanya milik yang bayar? Di mana letak keadilan sosial? Apalagi, jika kebijakan itu diberlakukan bagi wisatawan domestik yang notabene anak bangsa sendiri," kritiknya.

Agar dana bisa masuk secara optimal ke kas pemerintah daerah lanjut Ansy, maka penjualan tiket bisa dilakukan melalui platform digital atau e-commerce.

“Dana hasil penjualan tiket juga harus dikembalikan dan dimanfaatkan untuk pengelolaan wilayah konservasi demi keberlangsungan margasatwa di Pulau Komodo," kata dia.

Ansy menambahkan, pengenaan tarif terkait wildlife and nature tourism mestinya merujuk atau memiliki referensi terkait biaya tiket yang diberlakukan di wilayah/negara lain sebagai parameter untuk wisata sejenis.

Kejanggalan kebijakan ini menurutnya ada dua, pertama, pembatasan pengunjung tetapi membuka usulan paket wisata bernama Experimentalist Valuing Environment (EVE) ke Pulau Komodo.