Padahal, seharusnya para warga yang terjangkit Covid-19 melapor ke petugas setempat agar dirinya tercatat dalam data nasional dan bisa mendapatkan bantuan dengan lebih cepat. "Kebanyakan dari warga ini lebih memilih mendatangi puskesmas atau rumah sakit ketika keadaan sudah gawat sehingga akhirnya sebagian besar dari mereka telat ditangani," lanjut Dedi.
Dedi mengungkap, pemerintah masih dirasa sangat kurang dalam menggalakkan pencatatan data dan juga memelihara sistem yang ada. Ia mengaku menginginkan kebijakan berada di satu tangan saja, yaitu Presiden demi menghindari kebijakan yang tak konsisten di antara para menteri dan juga pemerintah daerah.
Menurutnya, keinginan pemerintah untuk menghilangkan statistik angka kematian untuk menghapus kecemasan adalah hal yang konyol, karena angka-angka ini penting bagi masyarakat untuk tetap awas dalam menjalani hidup di tengah pandemi ini.
(Martin Bagya Kertiyasa)