"Harus disesuaikan dengan jenjang pendidikannya, SD seperti apa, SMP, SMA seperti apa, begitu juga di perguruan tinggi. Supaya tidak membosankan, misalnya dibuat simulasi tentang dampak akibat dari perilaku korupsi sesuai dengan minat, kreativitas dan bakat anak," imbuh Teddy.
Namun Teddy mengingatkan, tanggung jawab terhadap pendidikan antikorupsi jangan sepenuhnya dibebankan kepada lembaga pendidikan formal atau guru saja, tapi juga merupakan kewajiban seluruh komponen bangsa.
"Kita semua harus memberikan tauladan kepada anak-anak dengan berperilaku antikorupsi. Jangan seperti seorang bupati yang mengkorupsi uang pendidikan. Memerangi dan memberantas korupsi itu perlu adanya sinergis seluruh elemen bangsa," tegas politisi PPP ini.
(Renny Sundayani)