Seberapa Pentingkah Orangtua Mengajarkan Anak soal Anti-Korupsi? Ini Kata Pakar!

BELUM lama ini segenap lembaga dan kementerian menandatangani komitmen untuk memerangi dan memberantas korupsi dengan menerapkan pendidikan anti-korupsi pada jenjang pendidikan dasar, menengah hingga tinggi. Wacana membuat mata pelajaran khusus anti-korupsi pun muncul.

Generasi muda pun menjadi harapan dan tumpuan untuk bisa memerangi korupsi. Sederhananya seperti mengajarkan kejujuran di dalam keluarga.

Menurut Psikolog Kasandra Putranto, konsep korupsi bisa jadi terlalu kompleks untuk dipahami oleh anak, namun orangtua tetap harus memberikan edukasi anti-korupsi dengan menyederhanakan konsep korupsi itu sendiri.

Baca juga: Seksinya Penampilan Polly Alexandria, Bule Inggris yang Dinikahi Pria Muntilan

"Korupsi merupakan bentuk perbuatan yang dapat berawal dari berbagai kebiasaan buruk sejak kecil seperti berbuat curang, tidak jujur, dan hanya mementingkan diri sendiri, sehingga orangtua memiliki peranan penting dalam menanamkan nilai integritas pada anak sejak dini,” ungkapnya kepada Okezone melalui pesannya, Selasa (18/12/2018).

Menurutnya, orangtua ataupun lingkungan sekitar anak bisa mulai mendiskusikan korupsi dengan mendiskusikan nilai integritas dimulai saat anak berusia 6 tahun, karena di usia ini anak sedang belajar mengembangkan perbedaan nilai benar dan salah.

"Orangtua dapat mengajarkan anak perilaku sehari-hari terkait dengan kejujuran dan kasih sayang beserta penjelasan yang membuat integritas penting untuk dimiliki. Di umur ini, orang tua juga dapat mulai mengajarkan anak terkait empati lewat perilaku sederhana sesuai dengan usianya yang membuat anak bisa mengembangkan kemampuan untuk merasakan perasaan orang lain,” bebernya.

Sementara dihungungi terpisah Teddy Yulianto, Ketua Yayasan Teddy Yulianto mengatakan anak-anak perlu ditanami pemahaman tentang anti-korupsi, namun anti-korupsi tersebut tidak dijadikan sebagai mata pelajaran tersendiri. Alasannya dikhawatirkan bakal jadi beban si anak itu sendiri.

"Sebaiknya diinteregasikan dengan mata pelajaran yang sudah ada, seperti Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), harus ada muatan tentang antikorupsi dan intoleransi," tambahnya.

Teddy menyarankan, pemberian materi pendidikan antikorupsi juga harus inovatif dan tidak membosankan. Dia meminta, sebelum diterapkan di sekolah dan perguruan tinggi, Kementerian Pendidikan harus mempersiapkan modulnya dengan baik. 

"Harus disesuaikan dengan jenjang pendidikannya, SD seperti apa, SMP, SMA seperti apa, begitu juga di perguruan tinggi. Supaya tidak membosankan, misalnya dibuat simulasi tentang dampak akibat dari perilaku korupsi sesuai dengan minat, kreativitas dan bakat anak," imbuh Teddy.

Namun Teddy mengingatkan, tanggung jawab terhadap pendidikan antikorupsi jangan sepenuhnya dibebankan kepada lembaga pendidikan formal atau guru saja, tapi juga merupakan kewajiban seluruh komponen bangsa. 

"Kita semua harus memberikan tauladan kepada anak-anak dengan berperilaku antikorupsi. Jangan seperti seorang bupati yang mengkorupsi uang pendidikan. Memerangi dan memberantas korupsi itu perlu adanya sinergis seluruh elemen bangsa," tegas politisi PPP ini.

(Renny Sundayani)