BEREDARNYA kartu BPJS Kesehatan palsu di Desa Kertajaya, Jawa Barat, menimbulkan pertanyaan, mengapa hal ini dapat terjadi. Kurangnya sosialisasi menjadi poin yang ditegaskan oleh Koordinator BPJS Watch, Indra Munaswar.
"Usia BPJS Kesehatan ini sudah 2 tahun lebih, sejak tahun 2014. Semestinya hal ini tak boleh terjadi. Sampai saat ini pihak berkaitan belum menyentuh titik persoalan karena BPJS terlampau high technology," ujar Indra dalam Diskusi Redbons di Kantor Okezone, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (26/7/2016).
Ia mengatakan banyak masyarakat, khususnya di desa, tidak begitu paham soal teknologi. Memang, BPJS Kesehatan menggunakan sistem online untuk memudahkan akses masyarakat untuk mendaftarkan diri. Pihak BPJS juga menyediakan kantor cabang di berbagai wilayah Indonesia, sebagai alternatif lainnya.
"Sudah lama kami dengungkan sejak awal untuk melibatkan RT atau RW (untuk sosialisasi). Seharusnya ada sosialisasi BPJS Kesehatan pada kegiatan-kegiatan di kelurahan," kritiknya.
Ia berharap bahwa BPJS Kesehatan serius agar kasus ini tidak terulang kembali. Menurutnya, sosialisasi mobile dibutuhkan untuk menambah pengetahuan masyarakat mengenai pendaftaran, informasi, maupun pengecekan keaslian BPJS Kesehatan. Karena tak sedikit masyarakat yang membutuhkan bantuan kesehatan dari kartu kesehatan tersebut.
(Helmi Ade Saputra)