Hotel-Penginapan Wajib Laporkan Tamu Turis Asing

Tato mengingatkan, pengusaha atau pengelola hotel/penginapan yang tidak proaktif memberi laporan keberadaan orang asing yang diduga melanggar izin tinggal maupun izin kunjungan ke Indonesia akan dijerat sanksi hukuman badan ataupun denda.

Sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, pengelola hotel/penginapan yang tidak memberi laporan keberadaan orang asing dalam daftar tamu jasa layanan penginapan atau kamar tinggal, ke kantor imigrasi akan dijatuhi sanksi berupa badan hukuman maksimal tiga bulan penjara atau denda Rp25 juta.

"Dalam sistem regulasi kita, mereka yang sudah terjangkau sosialisasi ataupun belum, semua dianggap tahu dan mengerti kewajiban soal melaporkan ke aparat penegak hukum ataupun imigrasi jika memang mengetahui ada orang asing yang tidak memiliki dokumen keimigrasian lengkap. Jadi, imbauan sekaligus peringatan ini bersifat menyeluruh ke semua jasa layanan hotel dan penginapan di Blitar, Tulungagung maupun Trenggalek," tegas Tato.

Selain mengembangkan aplikasi pengawasan orang asing (APOA), Kantor Imigrasi Klas II Blitar juga aktif melakukan koordinasi lintaskelembagaan, baik dengan jaringan intelijen kepolisian, TNI, BIN, Bakesbangpol Linmas, dinas kependudukan, dinas sosial tenaga kerja dan transmigrasi, hingga MUI.

Seluruh elemen yang terkait dalam struktur tim pengawasan orang asing atau Tim PORA tersebut selanjutnya diberi mandat dan tanggung jawab bersama untuk saling berkoordinasi apabila diketemukan indikasi mencurigakan ataupun dokumen keimigrasian orang asing dimaksud yang tidak lengkap. (ant)

(Amril Amarullah (Okezone))