Sandiaga Soroti Overtourism di Bali, Kemenparekraf Akan Bikin Kebijakan Baru
MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno memastikan, pemerintah sedang menyiapkan serangkaian kebijakan untuk mewujudkan Bali sebagai proyek percontohan pariwisata berkualitas.
Hal tersebut disampaikan Menparekraf Sandiaga setelah menutup acara 'Indonesia Quality Tourism Conference' yang berlangsung di The Meru, Sanur, Kota Denpasar, Jumat, 30 Agustus 2024 kemarin.
The 1st Indonesia Quality Tourism Conference digelar di Hotel The Meru Sanur Bali, pada 29-30 Agustus 2024 sebagai salah satu upaya dalam mendukung pengembangan pariwisata berkelanjutan di Indonesia.
Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat pola pikir pengembangan pariwisata berkelanjutan dan meningkatkan Travel Tourism Development Index (TTDI) Indonesia.
"Ada beberapa kebijakan yang segera dirampungkan pemerintah, terutama melihat potensi kepadatan yang membuat situasi tidak aman dan tidak nyaman. Khususnya di beberapa destinasi di Bali Selatan juga beberapa destinasi lain di luar Bali yang mengalami permasalahan yang sama," ungkap Sandi, mengutip siaran pers Kemenparekraf.
Rangkaian kebijakan tersebut nantinya akan dibawa ke rapat terbatas bersama Presiden untuk diputuskan melalui langkah-langkah yang dibutuhkan dalam memastikan pariwisata Indonesia bergerak menuju pariwisata berkualitas yang bisa membuka peluang usaha dan lapangan kerja.
"Kebijakan-kebijakan seperti penghentian konversi dari lahan pertanian menuju lahan komersial hingga moratorium pembangunan hotel maupun fasilitas pariwisata akomodasi pariwisata yang tidak memiliki aspek keberlanjutan," kata Sandiaga.
Bali dipastikan akan menjadi destinasi yang berbudaya, bersahabat, dan berkelanjutan sehingga lapangan kerja berkualitas tercipta. Pada akhirnya kesejahteraan masyarakat khususnya di Bali bisa meningkatkan berkat sektor parekraf yang semakin maju.
"Kita harus mengambil langkah-langkah yang tegas melalui kebijakan yang legal sehingga ancaman seperti overtourism, permasalahan sampah termasuk sampah, pelanggaran hukum oleh wisatawan, hingga lapangan kerja yang diambil secara ilegal oleh oknum warga negara asing bisa dihentikan," tuturnya.
