Dianggap Bebani Rakyat, Begini Pandangan Sandiaga Uno soal Tapera
MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno turut angkat bicara soal polemik hadirnya program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang dianggap kian menyengsarakan rakyat. Apalagi program itu tetap diwajibkan kepada masyarakat meski mereka sudah memiliki rumah.
Sandi menyadari banyak keluhan soal program terbaru pemerintah tersebut. Sebab, masyarakat tengah mengalami tantangan ekonomi yang cukup berat selama beberapa tahun terakhir. Ditambah lagi wacana kenaikan bahan bakar minyak alias BBM dalam waktu dekat.
"Sekarang masyarakat sedang mengalami banyak tantangan ekonomi terutama yang berada di lapisan terbawah, karena biaya hidup semakin tinggi," ujar Sandi saat ditemui di kawasan Sarinah, Jalan MH. Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat, 31 Mei 2024.
(Foto: dok. Kemenparekraf)
Sandi menyebut jika program itu harus menempuh pertimbangan mekanisme yang ideal. "Harus dicari mekanismenya, enggak bisa semuanya dibebankan kepada warga tapi enggak bisa semuanya dibebankan sama pemerintah. Jadi, ada sebuah yang tadi saya sebut, kemitraan," paparnya.
Lebih lanjut, mantan Ketua Kadin itu mengambil contoh penerapan program yang sama di negara-negara lain. Dia mengatakan jika pemerintah setempat menerapkan sistem pembagian dari besaran iuran yang sudah disepakati.
"Di beberapa model negara lain dari 5 persen itu pekerja dipotong 1 persen, dari dunia usaha berapa, tergantung keadaan cash flownya juga," terang Sandi.
"Makanya nanti kita lihat pilot projectnya seperti apa, ada beberapa perusahaan yang sudah siap karena iuran ini menghasilkan cash yang banyak, tapi ada juga yang banyak mengalami tantangan terutama yang padat karya," paparnya.
Sandi menyarankan agar program itu sejatinya tidak memukul rata kebutuhan masyarakat. "Mungkin enggak bisa satu kebijakan dipukul rata sama semua industri, enggak, tapi harus di pilah-pilah," tutupnya.
(Rizka Diputra)
