Angela Tanoesoedibjo Dorong Peningkatan Kualitas Tata Kelola Destinasi Wisata di Sidoarjo
WAKIL Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf), Angela Tanoesoedibjo mendorong peningkatan dan penguatan kualitas tata kelola destinasi wisata dan produk ekonomi kreatif (ekraf) di Sidoarjo, Jawa Timur.
Menurutnya, tata kelola destinasi wisata dan ekonomi kreatif diperlukan dalam meningkatkan daya saing destinasi pariwisata dan produk dari daerah tersebut.
“Banyak sekali pertanyaan dari para pelaku UMKM terkait bagaimana meningkatkan kualitas usaha mereka, bagaimana bisa naik kelas, bagaimana agar usaha bisa berkelanjutkan, saya rasa itu semua dimulai dari tata kelola yang baik, tentunya itu juga harus tahu seperti apa situasi di lapangan, karena pasti berbeda-beda, maka kita harus berkolaborasi,” kata Angela dalam 'Bimbingan Teknis Peningkatan Kualitas Tata Kelola Destinasi Pariwisata dan Produk Ekraf Kabupaten Sidoarjo' di Sidoarjo, Jawa Timur, Minggu, 11 Februari 2024.
(Foto: Masdarul Khoiri/MPI)
Ia mencontohkan, kondisi pelaku pengrajin tas kulit di Tanggulangin yang ditinjaunya sebelum hadir dalam acara bimtek tersebut.
Angela mengisahkan, pengrajin kulit di Tanggulangin sempat berjaya di tahun 1990an. Namun kini kondisinya mulai redup. Sehingga menurutnya perlu didorong dengan penguatan tata kelola usaha agar lebih baik.
“Bagaimana Tanggulangin ini bisa menjadi destinasi pariwisata lagi ke depannya dan pusat ekonomi kreatif, pengrajin-pengrajin harus ada regenerasi. Tadi saya lihat juga peralatan-peralatannya juga harus lebih bersaing," imbuhnya.
"Jadi ini bicara tata kelola, maka saat mendapatkan pemasukan dari koperasi, pemasukan ini untuk meningkatkan apa? Nah ini kan tata kelola di sana. Itulah kenapa kita harus betul-betul bekerja sama untuk mengetahui apa yang dibutuhkan. Tata kelola seperti apa yang dibutuhkan agar lebih spesifik dari masing masing pelaku ekraf,” tambah Angela.
Lebih lanjut dirinya berharap bimtek ini dapat menampung aspirasi selain juga menyamakan pola pikir dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku parekraf. Sehingga nantinya pemerintah dapat menghadirkan program yang tepat sasaran dan tepat manfaat.
(Rizka Diputra)
