Membangun Kolaborasi Lintas Stakeholder Lewat Film Invisible Hopes
JAKARTA - Berangkat dari panggilan hati untuk menolong para perempuan hamil terutama anak bawaan dalam penjara (anak bawaan adalah anak-anak yang lahir dalam penjara maupun anak di luar penjara yang ikut ibunya ke penjara), Lam Horas Film telah membuat satu film dokumenter panjang berjudul “Invisible Hopes”.
Film tersebut menceritakan tentang kehidupan tahanan atau narapidana yang hamil dan anak bawaan. Melalui pembuatan film tersebut Lam Horas Film ingin mengetuk hati negara dan masyarakat untuk lebih memperhatikan para ibu hamil dan anak di balik jeruji penjara.
Film pemenang Piala Citra untuk kategori Film Dokumenter Panjang Terbaik tersebut telah dibawa roadshow impact campaign melalui pemutaran dan diskusi film di 17 provinsi di Indonesia.
Bahkan Film tersebut dan sutradaranya, Lamtiar Simorangkir, pernah diundang ke simposium internasional. Dari roadshow tersebut menghasilkan rekomendasi-rekomendasi kepada negara.
Pada Selasa, 31 Oktober 2023 telah dilakukan puncak dari impact campaign tersebut dimana pada acara tersebut dilakukan penyerahan rekomendasi yang telah terkumpul dari hasil roadshow kepada delapan lembaga negara, Kemen PPPA, Kemenkes, Kemendagri, Kemenko PMK, Bappenas, Kemendikbudristek, Mahkamah Agung, dan Polri.
Penyerahan rekomendasi ini dalam rangka mendorong lembaga-lembaga tersebut untuk turut ambil bagian mencari solusi atas permasalahan tahanan/ narapidana hamil dan anak-anak yang lahir dan dibesarkan dalam penjara.
“Kita hadir hari ini untuk pemberian rekomendasi kepada lembaga-lembaga negara dan multistakeholder yang kita rasa dan memang kita temukan bahwa memang perlu berkolaborasi dalam rangka pemenuhan hak-hak ibu hamil yang ada di Tahanan dan Lapas, terutama pemenuhan hak dan perlindungan anak yang harus lahir atau dibawa dari luar penjara dan terpaksa menjalani masa-masa pertama kehidupan mereka didalam penjara,” ucap Lamtiar Simorangkir, sutradara sekaligus produser film “Invisible Hopes”.
“Jadi, seperti tema acara kita hari ini adalah melalui Film Invisible Hopes, kami berharap bisa membangun kolaborasi multistakeholder dalam pemenuhan hak anak-anak yang terpaksa lahir dan dibesarkan dalam penjara dan hak tahanan atau narapidana hamil,” tuturnya melanjutkan.
Rekomendasi tersebut disampaikan oleh Lam Horas Film dengan didampingi para Komisi HAM yaitu Komisi Perindungan Anak Indonesia (KPAI), Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Ombudsman Republik Indonesia (ORI).
Para komisi HAM menyampaikan dukungan mereka terhadap Invisible Hopes dan komitmen mereka untuk turut mengawal rekomendasi yang diserahkan.
“Kami KPAI sangat mendesak kepada pemerintah untuk memberikan perhatian yang sangat serius kepada anak- anak tersebut agar terjamin hak-haknya atas kehidupan yang layak, layanan kesehatan sesuai dengan mandat yang tertinggi sesuai mandat dari konstitusi dan tidak lupa untuk memberikan dukungan pengasuhan yang layak kepada mereka. Pada anak-anak, pada ibunya dan bagi petugas,” ujar Dian Sasmita, Komisioner KPAI.
Sementara itu Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani menyampaikan, “kami mendukung rekomendasi yang ada sekalipun mungkin rekomendasi ini sifatnya sangat independen".
Ia melanjutkan, dalam proses perumusan rekomendasinya Komnas Perempuan maupun komisi-komisi yang lain tidak berusaha melakukan intervensi pada rekomendasi yang ada, tetapi tentunya juga akan menata rekomendasi-rekomendasi yang akan jadi perhatian bersama.
“Terima kasih atas kerja keras untuk menghadirkan film ini, memutarkannya, dan mengupayakan perubahan paradigma kita pada kekerasan pada perempuan, pada kondisi kemanusiaan termasuk bagi para tahanan maupun terpidana,” ucapnya.
Para lembaga penerima rekomendasi berkomitmen akan segera menindaklanjuti rekomendasi yang mereka terima di Kementerian/lembaga masing-masing. Ratna Susianawati, perwakilan dari Kemen PPPA mengatakan, “ini adalah tantangan kita bersama semua kementerian dan lembaga, lembaga HAM dan semuanya yang hari ini berkumpul.”
“Tentunya saat ini yang harus kita lakukan adalah bagaimana menyelesaikan persoalan ini, bagaimana kita berkolaborasi. Ini menjadi sangat penting dan tentunya isu ini adalah cross cutting isu, betul sekali isu ini tidak akan bisa diselesaikan oleh satu kementerian, satu lembaga, tetapi menuntut kita semua untuk bekerja bersama-sama. Saya pikir yang harus segera kita lakukan adalah segera menindaklanjuti ini,” ujarnya.
Perwakilan Bappenas, Muhammad Zulfauzi Sinapoy menyampaikan, “apresiasi sebesar-besarnya kepada Lam Horas Film dan tim yang telah membuat film ini untuk memberikan kita gambaran-gambaran perspektif yang mungkin kita tidak akan bisa lihat kalau tidak menonton film ini”.
“Kami ucapkan terima kasih dari Bappenas dan rekomendasi-rekomendasi yang dihasilkan dalam film ini akan menjadi masukan bagi kami yang saat ini sedang melaksanakan penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan yaitu dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2025-2045 dan Rancangan Teknokratik RPJMN 2025-2029,” tuturnya.
(Agustina Wulandari )
