Advertisement
Advertisement

Disparekraf DKI Jakarta Terbitkan Ketentuan Penyelenggaraan Konser Musik

Yaomi Suhayatmi , Jurnalis-Jum'at, 18 November 2022 |14:32 WIB
Disparekraf DKI Jakarta Terbitkan Ketentuan Penyelenggaraan Konser Musik
Pembatasan dilakukan sebagai upaya mitigasi dampak aktivitas event musik, seperti kerumunan yang mengganggu keamanan, kenyamanan, dan keselamatan penonton. (Foto: dok. SindoNews)
A
A
A

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) Provinsi DKI Jakarta menerbitkan aturan terbaru penyelenggaraan konser musik. Aturan itu tertuang dalam Surat Keputusan (SK) No e-1963/PW.01.02 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level I Covid-19 di sektor usaha pariwisata.

Ketentuan penyelenggaraan konser musik yang dikeluarkan Disparekraf DKI ini membuat Jefri, warga Duren Sawit, Jakarta Timur, tidak lagi merasa waswas saat menonton konser musik.

Ia berharap, dengan ketentuan tersebut, tidak ada lagi penonton yang berjubel hingga di luar venue, karena melebihi kapasitas tempat. Dengan demikian, tidak ada lagi konser musik yang dibubarkan paksa, sebab melanggar ketentuan.

"Aturan itu biar jangan ada lagi konser musik yang dibubarkan, karena melanggar ketentuan yang sudah ditetapkan. Mudah-mudahan dengan adanya aturan ini, konser musik di Jakarta bisa lebih kondusif. Sebagai penonton tentu kita kan maunya konser musik berjalan tertib, aman, dan enggak perlu desak-desakan," katanya.

Kepala Disparekraf DKI Jakarta Andhika Permata menyatakan, pembatasan tersebut dilakukan sebagai upaya mitigasi dampak aktivitas penyelenggaraan event musik yang menimbulkan potensi kerumunan dan kerawanan terhadap keamanan, kenyamanan, dan keselamatan pengunjung.

“Penyelenggara wajib melakukan pengaturan pengunjung atau Crowd Control Management, sesuai dengan jumlah pengunjung. Selain itu, aplikasi PeduliLindungi juga wajib digunakan untuk melakukan skrining, sehingga yang diizinkan masuk hanya pengunjung dan karyawan dengan kategori hijau saja,” ujarnya.

Andhika menjelaskan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan konser musik di Jakarta, yaitu penyelenggara event wajib membatasi pengunjung dengan kapasitas maksimal 70% dan jam operasional 11.00-24.00 WIB.

Memperketat Bukan Mempersulit

Regulasi tersebut juga mewajibkan penyelenggara konser melengkapi surat rekomendasi dari Satgas Covid-19, Tanda Daftar Pertunjukan Temporer (TDPT), serta izin keramaian dari otoritas kepolisian.

Hal lain yang turut menjadi perhatian adalah pengaturan alur kedatangan dan kepulangan pengunjung serta layout tempat konser/event, seperti penempatan meja, kursi, booth, lorong, jalur evakuasi, serta penerapan 5M (Memakai masker, Mencuci tangan, Menjaga jarak, Menghindari kerumunan, Membatasi mobilitas) untuk mencegah penyebaran virus Covid-19.

Selain itu, penyelenggara juga wajib menjaga keamanan, kenyamanan, dan keselamatan pengunjung, serta wajib menyediakan sistem Payment Gateway untuk proses transaksi dan registrasi tiket.

"Surat Keputusan PPKM Level 1 yang terbaru tersebut juga telah mengatur kewajiban penyelenggara untuk memiliki kompetensi yang berkaitan dengan Event Venue Management. Kami berharap, ketentuan penyelenggaraan musik ini dapat menjadi acuan bagi penyelenggara event untuk menghadirkan konser yang aman dan kondusif," tandas Andhika.

Juru bicara (Jubir) muda Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Dide Irawan, menilai, konser musik sebaiknya tetap dilaksanakan dengan catatan kepada promotor untuk berkomitmen dalam menjalankan sesuai aturan.

Menurutnya, konser musik sebaiknya tetap dilaksanakan secara terbuka, karena itu bagian dari ekonomi kerakyatan. Sebab setiap penyelenggaraan konser, pasti melibatkan banyak pegiat ekonomi, dari penjualan produk ternama sampai penjual produk-produk UMKM.

"Sebaiknya konser tetap dilaksanakan secara terbuka, karena itu bagian dari ekonomi rakyat. Dengan adanya penyelenggaraan konser, laju ekonomi terus berputar," tuturnya.

Wakil Ketua Umum Partai Garuda, Teddy Gusnaidi, juga menilai, aturan terbaru penyelenggaraan konser musik itu bukan untuk mempersulit izinnya. Menurutnya, pemerintah hanya memperketat aturannya.

Hal tersebut ditegaskan Teddy untuk merespons suara para promotor bahwa izin untuk mengadakan konser atau pertunjukan musik semakin sulit. Memperketat aturan dan mempersulit perizinan adalah dua hal berbeda yang harus disatukan.

“Karena memperketat aturan, artinya ada aturan tambahan yang perlu dipenuhi oleh para promotor, agar mendapatkan izin konser,” ungkapnya.

(Agustina Wulandari )

Women Okezone menyajikan berita terbaru dan terpercaya seputar dunia perempuan. Dapatkan informasi terkini tentang gaya hidup, kesehatan, karier, dan inspirasi wanita di Indonesia.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement