Menkes Sebut Vaksin Booster Bisa Gratis, Termasuk Pfizer dan Moderna
PEMERINTAH memang akan memulai program vaksin booster Covid-19 pada masyarakat. Nantinya, vaksin tersebut ada yang dicover oleh BPJS Kesehatan dan ada juga yang akan berbayar.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pemerintah merencanakan kick off vaksinasi booster Covid-19 dilakukan pada 12 Januari 2022. Hal tersebut berdasarkan keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Rapat Terbatas (Ratas) mengenai Evaluasi PPKM di Kantor Presiden, pada Senin (3/1/2022).
Terkait dengan persiapan vaksinasi booster Covid-19, Menkes mengatakan bahwa saat ini Indonesia membutuhkan sekira 270 juta dosis vaksin Covid-19. Sementara vaksin yang sudah berhasil diamankan pemerintah Indonesia saat ini berkisar 113 juta dosis.
“Yang menarik adalah CDC dan FDA Amerika mengeluarkan kebijakan untuk Moderna, itu boosternya half dose (Setengah dosis). Karena memang ada isu kerasnya Moderna atau efek Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI)-nya,” kata Menkes Budi, dalam siaran pers yang disiarkan langsung di channel YouTube Sekertariat Presiden, Senin (3/1/2022).
Menkes Budi menambahkan bahwa saat ini Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI) sedang melakukan penelitian terkait dengan vaksinasi half dose untuk vaksin Moderna dan Pfizer. Diperkirakan penelitian tersebut bisa selesai pada 10 Januari 2022.
“Kalau untuk vaksin Pfizer dan Moderna memang half doses. Memang tidak ada beda dari sisi efektivitasnya. Kalau kita menggunakan half doses, maka kemungkinan besar seluruh kebutuhan vaksin booster bisa dipenuhi dari yang gratis,” lanjutnya.
Meski demikian, Menkes mengatakan rencana ini masih dalam diskusi yang hasilnya akan keluar setelah laporan dari tim profesor di ITAGI menyampaikan hasilnya pada 10 Januari 2022.
Sekadar informasi, pemerintah tengah membuat aturan mengenai vaksin booster, dalam rangka memperkuat antibodi dari virus Covid-19. Aturan vaksin booster akan diputuskan pada 12 Januari. Vaksin mandiri pun juga bisa dibayarkan melalui program BPJS Kesehatan. Adapun aturan ini tengah dibuat oleh Presiden Joko Widodo.
Nantinya, aturan Keppres ini akan melanjutkan program pemulihan ekonomi nasional (PEN). Adapun, aturan ini dibuat sesuai xengan kebutuhan dan pelaksanyaa dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di tahun 2022.
Pasalnya, pelaksanaan anggaran PEN selama dua tahun menjadi buffer dan menjaga all visi dan mengurangi tingkat pengangguran.
(Martin Bagya Kertiyasa)
Women Okezone menyajikan berita terbaru dan terpercaya seputar dunia perempuan. Dapatkan informasi terkini tentang gaya hidup, kesehatan, karier, dan inspirasi wanita di Indonesia.
