Pejabat Publik Singapura Tidak Digaji jika Menolak Divaksin Covid-19
RUPANYA Singapura kembali menerapkan peraturan ketat terkait dengan vaksinasi yang kali ini menyasar pada pejabat publiknya.
Bagi para pejabat publik Singapura yang tidak mau melakukan vaksinasi Covid-19, meskipun memenuhi syarat secara medis, maka akibatnya tidak terima bayaran sepeserpun dan sekaligus dirumahkan.
Hal tersebut terjadi setelah pengumuman dari Kementerian Kesehatan pada 23 Oktober bahwa hanya karyawan yang sudah menjalani vaksinasi penuh atau mereka yang pulih dari Covid-19 dalam tempo waktu 270 hari terakhir yang akan diizinkan kembali ke tempat kerja.
Baca juga: Cegah Covid-19 Naik Akhir Tahun, Epidemilog Ingatkan Pemerintah Tak Bisa Lakukan Sendiri
Seperti dilansir dari Channel News Asia (CNA), Kamis (4/11/2021), Juru Bicara Divisi Layanan Publik Singapura (PSD) mengatakan, per tanggal 1 Januari 2021 mendatang akan memberlakukan aturan bagi pejabat publik yang tidak divaksinasi maka akan dirumahkan tanpa bayaran.
“Jika seorang petugas memilih untuk tidak divaksinasi meskipun dia secara medis memenuhi syarat untuk vaksinasi, dan jika dia tidak dapat dipekerjakan kembali. Kami dapat menempatkan orang tersebut pada cuti tanpa bayaran sebagai upaya terakhir atau membiarkan kontrak berakhir tanpa perpanjangan lebih lanjut,” tegas PDA.
