Di tengah pandemi virus corona atau COVID-19, Pemimpin Partai Democratic Progresive, Chung Chia Pin, mencuri perhatian masyarakat dunia lantaran berencana mengubah desain pasport Taiwan dengan desain yang terbilang unik yakni, berbentuk boba tea (minuman khas negara tersebut).
Rencana ini merebak setelah Chung Chia-pin mengajukan proposal perubahan desain pasport, ketika menghadiri pertemuan terbuka dengan Departemen Luar Negeri dan Komite Pertahanan Nasional di Taipei.
Tak tanggung-tanggung, dalam pertemuan itu, Chung langsung mengajukan 3 desain paspor terbaru. Tujuannya adalah untuk memberikan pilihan kepada pemerintah, apakah mereka akan menonjolkan keunikan 'Taiwan' secara indenpenden, atau masih membawa embel-embel nama besar China.
Nah, dari ketiga desain tersebut, hanya ada satu desain yang dibuat tanpa menggunakan bahasa Inggris, seperti paspor mereka saat ini.
Desain selanjutnya menonjolkan lambang nasional dengan peta pulau utama Taiwan, ditambah kata-kata bertuliskan "Paspor Taiwan" dalam huruf besar di bagian atas, dan "Republik China" dalam huruf yang lebih kecil di bagian bawah. Penulisan kata-kata tersebut dilakukan dalam bahasa China dan Inggris.
Sementara itu, desain yang berhasil mencuri perhatian netizen dunia justru desain ketiga yang diajukan oleh Chung. Dia mengganti lambang nasional Taiwan dengan gambar secangkir boba tea, dan hanya memiliki kata "Taiwan Passport" dalam bahasa China dan Inggris.
Dalam pertemuan yang dihadiri oleh pejabat dari Kementerian Luar Negeri Taiwan, Chung sempat mengatakan bahwa penggunaan kata "China" pada paspor telah menyebabkan masalah bagi orang Taiwan yang bepergian ke luar negeri. Mereka dianggap sebagai warga negara Tiongkok.
Rencana perubahan desain paspor juga tidak terlepas dari keluhan yang diterima oleh Biro Urusan Konsuler Taiwan. Menurut penuturan Dirjen Phoebe Yeh, dalam kurun waktu satu tahun, pihaknya menerima sekitar 10 keluhan masyarakat tentang desain paspor Taiwan.
Di sisi lain, undang-undang atau peraturan di negara mereka sebetulnya membolehkan bila paspor tidak memiliki lambang nasional negara. Namun, ada kebijakan larangan bila ada warga yang nekat mengubah desain passport tanpa izin pihak berwenang.
Saat ditanya apakah Kementerian Luar Negeri Taiwan memiliki kewenangan untuk mengganti desain paspor, Chung mengatakan, "Seharusnya bisa".
Dia kemudian memberikan beberapa contoh desain paspor dari sejumlah negara. Chung menjelaskan bahwa negara-negara seperti Jerman dan Swiss, hanya menggunakan Bahasa Inggris untuk kata 'Passport'.
"Secara keseluruhan, dari 156 negara yang tidak menjadikan Bahasa Inggris sebagai bahasa pertama atau first language, 71 di antaranya tidak menampilkan kata berbahasa Inggris di sampul paspor mereka," ungkap Chung seperti dikutip Okezone dari TaipeiTimes, Rabu (22/4/2020).
Namun, untuk mengubah desain paspor harus melalui konsensus publik. Sedangkan saat ini, pemerintah Taiwan masih memiliki stok 600.000 paspor baru yang tersisa dari tahun lalu. Penumpukan stok tersebut disebabkan oleh banyaknya warga yang membatalkan rencana traveling mereka akibat pandemi COVID-19.
(Helmi Ade Saputra)