MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN) RI, Wihaji menerima kunjungan kerja Gubernur NTT beserta jajaran bertempat di Kantor Kemendukbangga/BKKBN, Jakarta Timur pada Rabu (19/3/2025).
Kunjungan kerja tersebut dilakukan untuk membahas terkait program Kemendukbangga/BKKBN yang dapat disinergikan dengan Pemerintah Provinsi NTT terutama di bidang Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
Menteri Wihaji mengatakan, data di NTT saat ini ada 769 ribu keluarga, terdiri dari 331 ribu Keluarga Risiko Stunting (KRS) yang sangat membutuhkan campur tangan pemerintah. Sekitar 81.984 yang KRS desil 1 atau miskin ekstrem.
“Kemudian 81 ribu keluarga membutuhkan jamban, diantaranya ada keluarga yang tidak memiliki jamban sebanyak 157 ribu keluarga. Kemudian tidak memiliki air minum utama yang layak ada 103 ribu,” ucapnya.
Selain itu, dia juga menjelaskan soal bonus demografi di Indonesia sebanyak 70,72%. “Artinya orang Indonesia yang produktif berusia 14,65 tahun lumayan banyak Kalau ada 10 orang berarti ada 6 atau 7 yang produktif, untuk apa? Sebenarnya yang 7 atau 6 orang yang produktif ini diharapkan bisa mendapatkan available job atau dapat pekerjaan,” ucapnya.
“Ini PR, tapi prinsip yang disebut dengan bonus itu sebenarnya tadi bahwa 7 dari 10 orang Indonesia itu produktif, pertanyaannya adalah apakah karena produktif itu dapat pekerjaan atau justru belum ada pekerjaan, dan saya kira tantangan di NTT juga termasuk ini ternyata mungkin dari 70% itu bisa juga, hanya 30% yang mendapat pekerjaan yang 40% belum mendapatkan available job atau pekerjaan,” tambahnya.
Pada kesempatan ini Menteri Wihaji juga menyampaikan sambutan selamat datang kepada Gubernur beserta jajaran. Dirinya juga menyampaikan terkait perubahan nomenklatur Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang sebelumnya badan saat ini telah berubah menjadi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga).
(Qur'anul Hidayat)