MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno sudah mencicipi kesuksesan sebagai pengusaha atau pebisnis sebelum terjun ke politik dan jadi pejabat negara seperti sekarang. Dia sempat memegang 28 perusahaan sebelum memutuskan jadi pejabat publik.
Saat berbincang dengan raja dangdut Rhoma Irama di podcast Bisikan Rhoma yang tayang di kanal Youtube Rhoma Irama Official, Sandiaga menceritakan pengalamannya jadi pengusaha dan pejabat publik.
“Nuansanya 180 derajat. Sebagai pengusaha tentunya kita bertanggung jawab kepada karyawan mitra pemegang saham negara dan orientasinya profit, money oriented dan nation building. Kita sebagai pengusaha kan pejuang ekonomi dan harus memberdayakan. Pas masuk ke pemerintahan harus jelas pembagiannya,” ujar Sandiaga dalam kanal YouTube Rhoma Irama Official, Sabtu (17/12/2022).
BACA JUGA:Begini Perjalanan Karir Sandiaga Uno dari Korban PHK hingga Jadi Menparekraf
Sandiaga terjun ke politik dengan bergabung ke Partai Gerindra besutan Prabowo Subianto. Dia pernah jadi Wakil Gubernur DKI Jakarta berpasangan dengan Anies Baswedan yang diusung oleh koalisi Gerindra dan PKS.
Sandiaga mundur dari jabatan wagub DKI Jakarta untuk maju ke Pilpres 2019 sebagai pendamping Prabowo, tapi kalah dari pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin. Tapi belakangan Jokowi memercayai Sandiaga jadi Menparekraf menggantikan Wishnutama.
Sandiaga mengaku diperintahkan oleh Prabowo untuk terjun ke dunia politik. Untuk masuk politik, dia pun rela mundur dari jabatannya di 28 perusahaan.
BACA JUGA:Sandiaga Uno : Orang Indonesia Kurang Piknik
“Saat itu saya menyadari, saya diperintahkan pak Prabowo dan gabung di Gerindra saya langsung mundur dari posisi executive dan non executive di perusahaan yang saya dirikan yaitu 28 perusahaan. Saya mundur sebagai komisaris, preskom, direksi, dirut dari 28 perusahaan, itu konsekuensinya. Saya nggak mau berbenturan dengan berbagai kepentingan,” bebernya.
Sandiaga Uno menjelaskan dirinya juga sudah tidak mengurus bisnis-bisnis miliknya dan kini semuanya diurus oleh profesional.
“Saya fokus di pemerintahan sebagai pelayan publik. Jadi keputusan yang saya ambil tentunya tidak ada potensi benturan kepentingan,” katanya.
Pria 53 tahun ini mengatakan beban paling berat ketika menjadi pejabat publik adalah menjalankan amanah, terutama saat berkaitan dengan masyarakat yang butuh bantuan.
“Banyak sekali masyarakat kita yang kesulitan ekonomi, lapangan pekerjaan yang tidak tersedia, harga-harga dan biaya hidup yang mahal, itu panggilan berat. Kalau pengusaha gimana usaha maju, berkembang, produk laku perusahaan bisa tetap mematuhi kewajiban bayar pajak dan sebagainya. Tapi sebagai pelayan publik saya 24 jam harus siap sedia memberikan solusi dan bantuan kepada masyarakat,” paparnya.
Tak hanya itu. Sebagai pejabat publik dia juga harus memastikan kehidupan masyarakat agar hidup layak, taraf hidup meningkat, dan kesejahteraan membaik.
“Karena sudah tertuang dalam janji dan sumpah saat pelantikan. Di Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 juga sudah jelas sumpah kita. Jadi setelah di pemerintahan saya menempatkan diri sebagai pelayan publik masyarakat dan harus siap sedia memberi solusi,” pungkasnya.
(Salman Mardira)