Kaleidoskop 2021: Jatuh Bangun Pariwisata Imbas PPKM

PANDEMI COVID-19 telah merenggut banyak nyawa dan meruntuhkan sendi-sendi perekonomian masyarakat. Salah satu sektor paling terdampak adalah pariwisata dan ekonomi kreatif (Parekraf). Pembatasan mobilitas warga yang diberlakukan pemerintah untuk mengendalikan COVID-19 membuat industri pariwisata menjerit.

Sepanjang 2021, pemerintah mengandalkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dalam menekan laju kasus COVID-19. Menggantikan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diterapkan sejak 17 April 2020.

PPKM pertama kali diberlakukan pada 11 hingga 25 Januari 2021 di DKI Jakarta serta 23 kabupaten dan kota di enam provinsi yang tinggi penyebaran COVID-19. Kemudian mulai 9 Februari istilahnya berganti ke PPMK Mikro.

Baca juga: Gegara COVID-19, Pariwisata Kehilangan Pendapatan Rp28,6 Kuadriliun Sepanjang 2021

Pada pertengahan tahun, kasus COVID-19 melonjak salah satunya dipengaruhi varian Delta. Pemerintah kemudian menerapkan PPKM Darurat mulai 3 Juli di Jawa dan Bali, lalu diperluas ke beberapa provinsi lain di luar pulau itu.

Objek wisata di daerah-daearah PPKM Darurat ditutup total. Bahkan pariwisata Bali yang sudah bersiap dibuka untuk turis asing pada Juli 2021 terpaksa ditunda.

Saat lonjakan kasus COVID-19 mulai menurun, pemerintah mengganti istilah PPKM Darurat dengan PPKM Level 1-4. Daerah-daerah yang katagori Level 2 diizinkan membuka pariwisata dengan protokol kesehatan ketat.

Pantai Kartini di Jepara tutup saat PPKM (Antara)

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mengatakan bahwa pariwisata menghadapi tantangan sangat berat akibat PPKM Darurat.

"Turbulensi ini dihadapi oleh sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, memang sebelumnya pernah. Tapi enggak pernah se-uncertainty (ketidakpastian), se-kompleks dan seberat ini," kata Sandiaga, Sabtu 3 Juli 2021.

Baca juga: Sandiaga Uno Optimistis Sektor Parekraf Bangkit dari Keterpurukan Imbas Pandemi

Ketua Umum Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI), Didin Junaedi mengatakan bahwa industri pariwisata dalam 1,5 tahun terakhir sangat terpuruk. “80 persen daripada industri (pariwisata) hampir bertiarap semuanya,” katanya.

Banyak karyawan yang bekerja di sektor pariwisata seperti hotel, restoran, kafe hingga objek wisata jadi korban PHK. Sebagian lainnya di-rumahkan tanpa gaji atau dibayar separuh, imbas dari pengusaha minim pemasukan.

“Ada pegawai-pegawai kontrak yang mungkin dilepas, kemudian pegawai tetap masih bisa dipertahankan dan lama-lama industri tidak sanggup lagi untuk menanggung beban tersebut. Sehingga, banyak yang lay off, apa boleh buat harus terjadi,” ucap dia.

Kemenparekraf menyebutkan sekitar 34 juta pelaku usaha parekraf terpuruk ke titik nadir akibat PPKM.

"Dampaknya luar biasa PPKM ini yang terpaksa memberhentikan mobilitas yang sampai menutup destinasi wisata. Sebanyak 34 juta pelaku usaha pariwisata dan eknomi kreatif di Jawa dan Bali yang dirumahkan," ujar Sandiaga Uno, Senin, 12 Juli 2021.

Baca juga: Tawarkan Pengalaman Berbeda, Desa Wisata Jadi Harapan Kebangkitan Pariwisata Indonesia

Kemenparekraf menyiapkan tiga langkah mitigasi sektor parekraf dalam menghadapi PPKM Darurat.

Pertama, mendorong secara masif program vaksinasi. Kedua, perluasan testing, tracing dan treatment COVID-19, sebagai upaya untuk mengetatkan, mendisiplinkan dan membantu memetakan penanganan COVID-19. Ketiga, memperketat protokol kesehatan serta modifikasi 5 M yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas.

Selain itu, pemerintah menggencarkan program sertifikasi berbasis CHSE tempat wisata dalam rangka pembukaan kembali, serta meluncurkan program bantuan hibah.