Revisi Aturan WFH, Karyawan Sektor-Sektor Ini Diizinkan 50-100 Persen ke Kantor

BEBERAPA daerah yang berada di zona merah memang wajib menerapkan aturan Work from Office (WFO) dan Work from Home (WFH) hingga 100 persen. Aturan ini, hanya diterapkan di beberapa tempat di pulau Jawa dan Bali

Juru bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, Dedi Permadi dalam siaran langsung Keterangan Pers Harian PPKM Darurat melalui akun Youtube Sekretariat Presiden, menyebutkan akan ada revisi pengaturan kerja di kantor dalam sektor esensial dan kritikal.

Rapat koordinasi tersebut, menghasilkan usulan revisi pengaturan WFO dan WFH, agar pelaksanaan aturan PPKM darurat bisa lebih konsisten sesuai panduan Badan Kesehatan Dunia (WHO), lebih sesuai dengan kebijakan dan perkembangan di lapangan.

Usulan revisi di bidang esensial, yang disebutkan bisa beroperasi dengan kapasitas maksimal 50 persen staf.

1. Dalam sektor keuangan dan perbankan, diusulkan hanya meliputi asuransi, bank yang berorientasi pada pelayanan pelanggan, dana pensiun dan pembiayaan.

2. Dalam sektor IT dan informasi seperti operator seluler, internet, data center, dan media terkait peranannya yang sangat penting.

3. Industri ekspor, diusulkan agar pihak perusahaan menunjukkan bukti contoh ekspor barang selama 12 bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana teranyar, izin operasional dan mobilitas kegiatan industri.

Sementara untuk sektor industri kritikal yang meliputi bidang kesehatan, keamanan masyarakat dan ketertiban masyarakat diusulkan dapat beroperasi maksimal yakni 100 persen staf tanpa pengecualian.

Di sisi lain, pada bidang energi, logistik dan transportasi dan distribusi terutama kebutuhan pokok masyarakat, makanan dan minuman penunjang (termasuk untuk hewan dan binatang peliharaan), petrokimia, semen dan bahan bangunan, objek vital nasional, strategi proyek nasional, proyek konstruksi, utilitas dasar (listrik, air dan pengelolaan sampah) bisa beroperasi dengan 100 persen staf.

Tapi, staf tersebut hanya mereka yang berada pada fasilitas produksi, konstruksi, dan pelayanan ke masyarakat. Namun, jika sifatnya hanya operasional pendukung maka staf maksimal hanya 20 persen.

Aturan ini, dipertimbangkan setelah Pimpinan Koordinator PPKM Darurat sekaligus Menko Marves RI, Luhut Binsar Pandjaitan mengadakan rapat koordinasi bersama sederet Menteri, Pangdam Jaya, dan Gubernur se-Jawa dan Bali.

(Martin Bagya Kertiyasa)