Wisata Berbasis Alam akan Jadi Andalan di Era New Normal

Sejak dua minggu terakhir, sejumlah daerah di Indonesia dilaporkan sudah membuka kembali objek-objek wisata andalan mereka.

Pembukaan objek wisata di masa transisi new normal ini mau tidak mau memang harus dilakukan. Tujuannya tentu menggerakkan roda perekonomian, serta menghidupkan kembali industri pariwisata domestik yang sempat mati suri.

Terlebih setelah pemerintah sepakat akan memprioritaskan pergerakan wisatawan domestik, dengan cara meningkatkan kualitas objek wisata lokal. Selain itu, tren wisata dan perilaku wisatawan sendiri diprediksi akan mengalami pergeseran.

 

Wisata berbasis alam (nature) di gadang-gadang akan menjadi alternatif di masa era kenormalan baru atau new normal.

“Kami melihatnya ini menjadi opportunity karena alam saat ini lebih dekat dengan kita. Di masa new normal nanti kita juga harus menjaga jarak. Wisata alam bisa menjadi alternatif," ujar Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Nani Hendiarti, seperti dikutip Okezone dari maritim.go.id, Rabu (17/6/2020).

Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo. Menurutnya wisata alam merupakan salah satu aktivitas wisata dengan risiko tingkat penularan Covid-19 paling rendah.

"Aktivitas wisata ini tidak akan menimbulkan kerumunan, dan sifatnya lebih kepada pendekatan terhadap ekosistem," ujar Doni dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi X DPR, Jakarta, Rabu (17/6/2020).

Itulah sebabnya banyak daerah mulai berbenah diri membuka kembali objek-objek wisata alam mereka. Contohnya di daerah taman nasional, pegunungan, dan dataran tinggi seperti Dieng.

Baca juga: 8 Makanan Indonesia dalam Bahasa Prancis, Mana Paling Susah Diucapkan?

Kendati demikian, Doni mengingatkan bahwa meski untuk kegiatan pariwisata dengan risiko rendah sudah bisa kembali beroperasi, namun setiap pemerintah daerah dan pengelola objek wisata harus memenuhi sejumah persyaratan.

"Boleh dimulai setelah ada izin dari Kementerian terkait. Namun kami tetap harus berhati-hati karena tidak ingin kedatangan sejumlah pihak yang tidak mendapatkan suatu cara penanganan yang baik," tandasnya.

(Dyah Ratna Meta Novia)