Duh! 1.000 KIS Salah Sasaran, Ada PNS dan Guru yang Menerima

(Baca Juga: Menelan Garam yang Mengandung Serbuk Kaca, Waspada Luka di Organ Dalam!)

Sebelumnya, Wali Kota Pontianak, Sutarmidji mengatakan, persoalan kesenjangan dapat diselesaikan apabila data kependudukan yang dikelola Badan Pusat Statistik digabung dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Menurutnya, terlalu banyak data justru membuat bingung karena kenyataan antara data satu dan lain lembaga berbeda.

(Baca Juga: Patut Dicoba, 8 Perubahan Gaya Hidup untuk Mencegah Penyakit Tidak Menular, Termasuk Diabetes!)

Midji blak-blakan mengungkap persoalan data BPS yang menurutnya tak valid. "Saya sarankan BPS dibawah naungan Bappenas saja. Kalau perlu BPS bagian Bappenas. Kalau satu pintu lebih baik. Dengan demikian ke depan Bappenas dapat mandiri soal data tidak lagi tergantung dengan lembaga lain," katanya.

Jika ke depan ini bisa disatukan, Sutarmidji yakin, persoalan kesenjangan dan ketimpangan dapat segera teratasi. "Saat ini persoalannya hanya data, data dan data," pungkasnya.

(Helmi Ade Saputra)