Demi Sanitasi Layak, Pemerintah Latih Warga Membuat Jamban

AIR, salah satu sumber baku yang penting untuk melancarkan kelangsungan hidup masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, air digunakan untuk kegiatan MCK, memasak, dan juga minum. Ternyata kebutuhan air bersih di sejumlah daerah membutuhkan perhatian penuh dari pemerintah dan jajarannya.

Kementerian Kesehatan bersama dengan BAPPENAS dan IUWASH USAID masih menggalakkan program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Mereka berharap agar pada 2019 nanti, warga Indonesia sudah dapat menjaga sanitasi mereka.

Bekerjasama dengan 32 pemerintah daerah di Indonesia yang tersebar di Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Maluku, Maluku Utara, Papua, DKI Jakarta, dan Kabupaten Tangerang.

Menurut dr Imran Agus Nurali, Direktur Kesehatan Lingkungan Kemenkes RI, sebenarnya lebih dari setengah kepala keluarga di Indonesia telah mendapatkan sanitasi yang bersih. Namun, sekira 30 persen sisanya masih menjadi PR dari pemerintah.

"Bila dilihat di STBM Smart saat ini sanitasi yang layak di Indonesia 68,06 persen KK se-Indonesia. Sementara desa dan kelurahan yang stop buang air besar ini masih sekira 8429 dari total 82 ribu desa," jelas dr Imran di Gedung Kemenkes RI, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (17/3/2017).

Sementara itu, di Ibu Kota DKI Jakarta 73,60 persen Kepala Keluarga telah mendapatkan sanitasi yang layak dan masih 27 persen masih memiliki sanitasi yang buruk.

Tugas masih belum selesai, dr Imran mengatakan, pemerintah terus melakukan pendampingan yang sifatnya mengawasi. Termasuk melibatkan tokoh masyarakat yang mampu menggiring warga sadar menerapkan kebersihan sanitasi.

Sementera itu, provinsi dengan sanitasi yang paling rendah itu di Papua Barat. Imran mengatakan, hal ini disebabkan keterbatasan geografis, perilaku, akses air minum, dan sanitasi sangat berpengaruh.

"Yang dibutuhkan keluarga ialah ia membutuhkan jamban sendiri. Proses tanpa subsidi inilah yang kita bantu. Salah satunya dengan pelatihan wirausaha pelatihan sanitasi membuat jamban," jelasnya.

Salah satu langkah yang ditempuh adalah pelatihan pembuatan jamban. Cetakan jamban pemerintah berikan kepada puskesmas, sehingga masyarakat dapat membuatnya sendiri. Bahkan, bisa dicetak dan dijual dengan harga yang murah.

"Misalnya saya ke Maumere, satu jamban seharga Rp 75ribu bisa kuat selama dua tahun. Justru masyarakat dengan upaya mandiri tadi bisa dengan cicil dan arisan jamban dengan harga murah bisa dimiliki sendiri," tukasnya.

(Helmi Ade Saputra)