HAMPIR genap satu tahun Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dijalankan. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) pun menilai masih banyak persoalan dalam pelaksanaan teknis di lapangan.
Ketua Pengurus Besar IDI dr Zaenal Abidin, MH mencatat masih banyak keluhan masyarakat, terutama soal obat dan penyebaran dokter yang tidak merata.
"Masih banyak kekurangannya di lapangan. Tapi ada juga kebaikannya, yaitu harapan besar masyarakat untuk menggunakan BPJS sebagai layanan kesehatan," ungkap dr Zaenal saat dihubungi Okezone, Senin (22/12/2014).
Menurutnya, dalam implementasi BPJS kurun satu tahun masih ditemukannya hambatan dan masalah, terutama keluhan dari masyarakat tentang obat.
"Menurut saya harus ada perbaikan, khususnya kendala obat yang sering terlambat datang. Perhatian saya adalah tahun depan BPJS ini harus lebih baik. Harus ada perbaikan-perbaikan," tuturnya.
Selain itu, lanjut Zaenal, penyebaran dokter di sejumlah daerah perlu diperbanyak untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.
"Kalau saya fokusnya itu penyebaran dokter. JKN hanya satu aspek, yaitu pelayanan kesehatan per orang, berarti kan aspek finansial. Nah, yang lebih penting itu adalah faskes (fasilitas kesehatan) dan sumber daya manusia (dokter). Kalau kartunya (BPJS) merata, tapi SDM tidak ada, sama saja bohong. Lalu, mereka mau berobat ke mana lagi?" tambahnya.
Dia mengemukakan jumlah dokter umum di Indonesia mencapai 110.776 orang, sedangkan dokter spesialis 19.367 orang. Selama ini dokter spesialis yang selalu digadang-gadang hanya empat, yakni spesialis anak, penyakit dalam, kandungan, dan bedah.
"Saya mendorong pemerintah untuk memerhatikan lagi. Ke depan boleh dikata karyawan BUMN sudah ikut BPJS, begitu juga swasta, termasuk peserta mandiri yang anggota keluarganya pun bisa berbondong-bondong masuk menggunakannya. Artinya, Pelaksana Pelayanan Kesehatan Tingkat Puskesmas (PPK1) harus menyebar," pungkasnya.
(Renny Sundayani)