RS Cinere Tambah Ruang Kelas Pasien BPJS

SEJAK Undang - Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) diterapkan awal tahun 2014, belum seluruh RS di Depok siap menerima layanan pasien BPJS. Catatan terakhir baru lima rumah sakit yang siap menerima layanan pasien BPJS.

Rumah Sakit (RS) Puri Cinere, Depok saat ini tengah mempersiapkan sarana dan prasarana serta infrastruktur bagi pasien BPJS. Salah satunya dengan menambah ruang bagi pasien BPJS.

Direktur RS Puri Cinere, Depok dr Judiwan Maswar mengatakan pihaknya masih mempersiapkan ruang bagi pasien BPJS lantaran ruang kelas II dan III dianggap masih kurang. Sebab ia memahami bahwa tahun 2019 seluruh RS di Indonesia harus melaksanakan BPJS sebagai aturan undang - undang.

"Selama ini kita belum (melayani BPJS). Kita masih persiapkan infrastrukturnya jangan sampai ada bahasa menolak pasien dari sisi administratifnya lalu teman - teman dokternya," jelas Judiwan disela - sela HUT RS Puri Cinere ke 23, Senin (15/12/2014).

Sedikitnya ada 140 total tempat tidur di RS Puri Cinere dimana kamar kelas II dan II baru 20 persen. Karena itu, lanjutnya, penambahan 20 tempat tidur lagi akan rampung dalam dua bulan.

"Karena itu hari ini kami melakukan peletakkan batu pertama musala sehingga musala lama akan menjadi kantor dan akan kami tambah tempat untuk layanan BPJS kelas II dan II sekira 20 bed," jelasnya.

Menurutnya, pihak RS juga masih berhitung dengan tarif INACBGs yang diterapkan dalam BPJS agar RS swasta juga tidak merasa dirugikan. Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak pun ikut mempengaruhi.

"Dari BPJS kami berhitung dulu, perhitungan kemarin kan sudah perhitungan lalu belum termasuk kenaikan harga BBM dan kita berhitung ulang. Setelah kita siapkan nanti baru tanda tangan kesepakatan MoU," jelasnya.

Judiwan juga mengimbau kepada masyarakat untuk mau mendatangi dokter layanan primer di tingkat PPK I seperti puskesmas dan klinik sebelum ke RS. Sebab, kata dia, RS juga tidak mungkin menampung seluruh pasien apalagi dengan penyakit yang masih bisa ditangani di tingkat PPK I.

"Untuk BPJS bagi kami di RS swasta gaji karyawan kan dihitung dari uang yang ada beda dengn RSUD yang gaji tenaganya dana dari pemerintah, kalau kami kan mandiri untuk meningkatkan pelayanan. Karena itu untuk layanan primer sebetulnya zaman dulu idealnya sudah lengkap cukup datang ke puskesmas. Rawat jalan obat sudah bisa diperoleh pada layanan primer, sekarang masih berebutan ke RS, kalau semua ke RS kan repot juga," tutupnya.