Jokowi Ditantang Kendalikan Liberalisasi Kesehatan

DALAM menghadapi AFTA 2015 liberalisasi kesehatan adalah salah satu masalah yang selama ini dianggap melemahkan sumber daya manusia dan kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia. Dengan diawalinya pemerintahan presiden baru, banyak pihak yang mengharapkan adanya pengendalian atas masalah ini.  
Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI), dr  Zaenal Abidin, sangat mengharapkan kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa mengendalikan liberalisasi pelayanan kesehatan. Dimana hubungan dokter dengan pasien tak lagi bergeser dari kemanusiaan menjadi transaksional jasa.
 
“Kalau ini tidak bisa dikendalikan dengan baik, maka tenaga kesehatan kita akan sulit menjadi tuan rumah di rumah sendiri, karena tidak hanya sumber daya lokal tapi juga teknologi dapat dikuasai oleh pemodal. Sementara bisa dipastikan bahwa tenaga kesehatan kita tidak punya banyak modal,” ungkapnya saat dihubungi oleh Okezone, saat dihubungi, Senin (20/10/2014).
 
Dengan adanya liberalisasi pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan berkualitas yang tidak kuat secara finansial dapat berakhir sebagai pekerja. “Liberalisasi kemudian dapat membuat standar dari pemilik modal untuk diikuti, sementara kita hanya menjadi pekerja. Oleh karena itu, saya kira, karena presiden baru kita prorakyat, diharapkan ini bisa menjadi keberpihakan presiden,” imbuhnya.
 
 
 
 

(Renny Sundayani)