Kota Populer di Spanyol Ini Larang Turis Sewa Apartemen, Lho Kenapa?
SALAH satu destinasi populer di Spanyol telah mengumumkan sebuah rencana terkait pelarangan penyewaan apartemen bagi wisatawan atau turis yang datang sebagai upaya menciptakan perumahan layak huni bagi penduduk lokal. Keputusan ini juga bertujuan mengendalikan melonjaknya biaya perumahan dalam dekade terakhir.
Mengutip Reuters, Kota Barcelona mengumumkan rencana radikalnya untuk melarang semua penyewaan apartemen bagi pelancong mulai tahun 2028.
Setidaknya 10.101 izin apartemen yang saat ini disetujui sebagai sewa jangka pendek akan dicabut pada November 2028, demikian pernyataan walikota kota tersebut, Jaume Collboni.
“Kami menghadapi apa yang kami yakini sebagai masalah terbesar Barcelona,” kata Collboni dalam pernyataannya belum lama ini.
Biaya sewa jangka pendek di Barcelona yang terus meningkat berdampak pada beberapa penduduk yang akhirnya tidak sanggup membeli apartemen setelah harga sewa naik 68 persen dalam 10 tahun terakhir.
Selain itu, biaya pembelian rumah juga naik 38 persen dan menyebabkan kesenjangan terhadap akses perumahan khususnya bagi generasi muda kota yang paling banyak dikunjungi wisatawan asing di Spanyol tersebut.
Pemerintah daerah juga mengumumkan pembatasan sewa jangka pendek ini di beberapa tempat seperti Kepulauan Canary, Libon, dan Berlin dalan decade terakhir. Dukungan terhadap keputusan pembatasan oleh Barcelona ini juga disampaikan oleh Menteri Perumahan Sosialis Spanyol, Isabel Rodriguez.
“Ini tentang melakukan semua upaya yang diperlukan untuk menjamin akses terhadap perumahan yang terjangkau,” tulisnya di X.
Sementara itu, Asosiasi Apartemen Wisata Barcelona, Apartur justru menilai larangan itu hanya akan memicu peningkatan apartemen wisata ilegal. Selain itu, peraturan tersebut dianggap hanya akan menyebabkan kemiskinan dan pengangguran yang lebih tinggi.
“Collboni membuat kesalahan yang akan menyebabkan (lebih tinggi) kemiskinan dan pengangguran,” sebut Apartur.
Dalam sebuah pernyataan, Pemerintah Kota Barcelona menegaskan mereka akan melakukan pengawasan dan pengamatan ketat untuk mendeteksi potensi apartemen wisata ilegal setelah larangan tersebut diberlakukan. Sejak tahun 2016, pemerintah daerah sudah memerintahkan penutupan 9.700 apartemen wisata ilegal.
Pihak berwenang tersebut juga menambahkan bahwa semua apartemen yang ditangguhkan itu akan digunakan oleh penduduk kota untuk disewakan ataupun dijual. Hingga saat ini, hampir 3.500 apartemen telah dipulihkan untuk digunakan sebagai perumahan utama bagi penduduk setempat.
(Rizka Diputra)
