SEHUBUNGAN dengan penanganan situasi pandemi Covid-19 di dalam negeri, beberapa waktu lalu sempat terdengar kabar wacana perihal pencabutan anggaran.
Wacana tersebut menyebutkan, pada 2023 anggaran soal Covid-19 akan dicabut dalam pembiayaan atau pun penanganan Covid-19 di Indonesia. Soal kepastian keputusan ini, Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, sejauh ini masih belum dipastikan.
Menurut Budi, sejauh ini Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) tugasnya selesai akhir Desember nanti.
"Soal ini saya mau ke Pak Menko mau rapat soal itu. Jadi itu belum confirmed (pasti)," kata Menkes Budi kala ditemui di RSAB Harapan Kita, Jakarta Barat, baru-baru ini.

(Dok:Okezone)
Wacana pencabutan anggaran penanganan Covid-19 ini, bukan hanya soal biaya pasien positif Covid-19 yang harus sampai dirawat di rumah sakit tapi juga berkaitan dengan apakah vaksin Covid-19 untuk masyarakat akan berbayar atau tidak.
Terkait desas-desus vaksin Covid-19 berbayar, Menkes mengakui belum ada pembahasan lebih lanjut.
“Hal ini belum dibahas, yang vaksin berbayar,” sambungnya.
Maka dari itu, mengingat sampai detik ini penyediaan vaksin Covid-19 dari dosis primer hingga booster kedua (suntikan keempat) masih diberikan bebas biaya kepada masyarakat, ia mendorong masyarakay yang belum vaksin, segera untuk mendapatkan vaksinasi.
“Jadi sampai sekarang vaksinnya masih gratis, yuk cepat-cepat booster saja," seru Menkes Budi.
Sekadar informasi, sampai sejauh ini biaya perawatan pasien Covid-19 masih ditanggung oleh pemerintah. Aturan pembiayaan pasien Covid-19 masih berpedoman pada Keputusan Menteri Kesehatan (Kepmenkes) Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020.
BACA JUGA:Menkes Budi Sebut Ada 15 Kasus BF.7 di Indonesia, Begini Gejalanya!
BACA JUGA:Ada Varian Baru BF.7, DKI Jakarta Sudah Punya 2 Kasus
(Rizky Pradita Ananda)
Women Okezone menyajikan berita terbaru dan terpercaya seputar dunia perempuan. Dapatkan informasi terkini tentang gaya hidup, kesehatan, karier, dan inspirasi wanita di Indonesia.