PEMKAB Aceh Timur, Provinsi Aceh berharap pemerintah pusat turut membantu pengembangan pariwisata di daerahnya agar lebih banyak lagi wisatawan berkunjung.
Kepala Seksi Pengembangan Potensi Objek dan Kawasan Wisata Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Timur, Dody Handoko mengungkapkan, Pemkab Aceh Timur terkendala anggaran untuk pengembangan pariwisata.
"Minimnya anggaran menyebabkan upaya peningkatan dan pengembangan pariwisata terkendala. Di antaranya infrastruktur pendukung sektor pariwisata," ujar dia, mengutip Antara.
Menurut Dody, Kabupaten Aceh Timur memiliki sejumlah destinasi wisata yang kini mulai berkembang. Seperti sejumlah wisata alam air terjun dan pantai.
Begitu juga dengan wisata sejarah, wisata religi hingga wisata kuliner yang potensinya tersebar merata hampir di Kabupaten Aceh Timur. Namun, infrastruktur kurang memadai membuat pengembangannya menjadi terkendala.
Seperti akses jalan yang belum memadai, kurangnya penyediaan lahan parkir kendaraan, musala, kamar kecil maupun lainnya.
"Untuk pembenahan dan penyediaan infrastruktur membutuhkan dukungan masyarakat sekitar dan anggaran dari pemerintah pusat. Tanpa dukungan pengembangan objek wisata tersebut sulit dilakukan," kata dia.
Selain itu, Kabupaten Aceh Timur juga memiliki hutan mangrove yang luas, mencapai ratusan hektare. Jika hutan mangrove tersebut dikembangkan menjadi destinasi wisata, maka akan mampu menggerakkan dan meningkatkan perekonomian masyarakat.
Hanya saja, pihaknya belum fokus mengembangkan hutan mangrove menjadi destinasi wisata karena terkendala anggaran. Padahal, kalau dilihat potensinya, cukup menjanjikan.
"Jika dikembangkan menjadi destinasi wisata, hutan mangrove bisa lestari dan menjadi paru-paru dunia," kata Dodi.

Oleh karenanya, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh berharap pemerintah pusat pengembangan sektor pariwisata di daerah itu. Pengembangan pariwisata memberi dampak luas bagi perekonomian masyarakat.
"Pengembangan sektor pariwisata tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah daerah atau kabupaten saja, tetapi juga membutuhkan dukungan pemerintah pusat," katanya.
(Rizka Diputra)