Dapat Kartu Kuning dari UNESCO, Status Global Geopark Danau Toba Terancam Dicabut

STATUS Kawasan Danau Toba sebagai bagian dari Taman Bumi Dunia (Global Geopark) terancam dicabut. Isu itu mengemuka setelah Badan Dunia untuk Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan (UNESCO) mengeluarkan peringatan resmi 'kartu kuning' atas status kawasan itu di laman resmi mereka unesco.org.

Kartu kuning ini dikeluarkan akibat minimnya aksi yang dilakukan badan pengelola Toba Caldera UNESCO Global Geopark (TCUGGp) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) di kawasan tersebut.

Menanggapi hal ini, Ketua DPRD Sumatera Utara, Baskami Ginting, mengaku kecewa. Ia mendesak Pemerintah Provinsi Sumatera Utara segera merespons peringatan tersebut.

"Harus segera dibenahi. Nanti kalau tidak dibenahi itu, dicabut kita (Danau Toba) dari UNESCO (Global Geopark). Mengambil (status) itu (Global Geopark) kembali tidak gampang," kata Baskami, Kamis kemarin.

Ia pun berniat untuk berbicara langsung dengan Pj Gubernur Sumatera Utara, Hasanuddin, terkait peringatan itu.

Sehingga Pj Gubernur dapat segera mengumpulkan semua pemangku kepentingan di kawasan Danau Toba untuk segera melakukan perbaikan, agar status peringatan itu segera dicabut.

"Saya akan sampaikan langsung ke Gubernur. Supaya ini, dicek kembali, agar pengurus-pengurus yang selama ini fakum diaktifkan kembali. Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) dan stakeholder lainnya. Kalau mereka menjalankan tugasnya dengan baik, peringatan ini enggak perlu keluar," tuturnya.

Baskami pun meminta dan mendorong pihak-pihak pemangku kebijakan untuk mengikuti 4 penilaian yang harus diperbaiki atas saran UNESCO. Sehingga peringatan tersebut, bisa dicabut.

"Kalau kita lihat, dengan adanya kartu kuning ini. Pengelolaan Danau Toba sudah gagal sebenarnya, digantilah dengan yang punya kemampuan. Bukan ini tempat main-mainan, kita harus ril dengan program ini," jelas Baskami.

Baskami meminta Pemprov Sumut, harus di back-up. Sehingga Pj Gubernur Sumut, Hasanuddin harus turun tangan melakukan tindakan tersebut, untuk Danau Toba. Apa lagi, Sumut akan dihadapi dengan Pemilu dan PON 2024, menjadi fokus. Kalau tidak dikerjakan sekarang, bisa kehilangan Geopark Kaldera Toba dari UNESCO itu.

"Ini mau tahun Pemilu, mau PON, itu akan bisa ketinggalan kalau tidak sekarang dibenahi. Kalau pengurus yang tidak mampu lagi dia melaksanakannya mundur, diganti yang baru, siapa yang mumpuni untuk melaksanakannya," terang dia.

Danau Toba (Foto: Pradita/MNC Portal)

Dirinya menyarankan kepada Pj Gubsu untuk mempertanyakan konsep dari pihak pemangku kebijakan, untuk mengembangkan Danau Toba ini, termasuk kartu kuning bisa dicabut dari Danau Toba. Karena, Pemerintah pusat sudah bekerja keras membangun infrastruktur di danau terbesar di Asia ini, kehilangan Geopark Kaldera Toba dari UNESCO itu.

"Ini yang saya dengar hanya rapat, action-nya enggak ada, apa artinya. Tadi saya sudah sampaikan sama Pj Gubsu, pertama mereka seluruh pengurus Geopark ini diundang. Kenapa ini sebenarnya, kelemahan di mana, di Pemprov Sumut, atau mereka tidak mampu. Kalau memang enggak mampu, ya mundur. Diganti orang yang punya kemampuan," tegas Baskami.

(Rizka Diputra)