Jokowi Sebut Angka Stunting di Indonesia Menurun, Ini Kunci Suksesnya

PRESIDEN Joko Widodo mengatakan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) prevalensi stunting di Indonesia mengalami penurunan. Hal tersebut dia sampaikan dalam sidang Tahunan MPR dan Sidang bersama DPR dan DPD 2023.

Pada kesempatan tersebut, orang nomor satu Indonesia itu mengatakan jika prevalensi stunting berada di angka 24,4 persen pada 2021, maka pada 2022 terjadi penurunan hingga 21,6 persen.

“Sampai saat ini kita berhasil menurunkan angka stunting menjadi 21,6 persen di 2022, menaikkan Indeks Pembangunan Manusia menjadi 72,9 di 2022. Menaikkan Indeks Pemberdayaan Gender menjadi 76,5 di 2022,” kata Presiden Joko Widodo, dikutip dalam Pidato Presiden pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang bersama DPR dan DPD tahun 2023, Rabu (16/8/2023).

Terjadinya penurunan angka stunting pun bukan karena tanpa alasan. Sebab strategi percepatan penurunan stunting terus ditekan melalui beberapa upaya yang dilakukan. Beberapa diantaranya seperti pelaksanaan kegiatan prioritas rencana aksi nasional Percepatan Penurunan Stunting. Kegiatan prioritas tersebut meliputi:

• Penyediaan data keluarga berisiko stunting.
• Pendampingan keluarga berisiko stunting.
• Pendampingan semua calon pengantin/ pasangan usia subur.
• Surveilans keluarga berisiko Stunting.
• Audit kasus stunting.
• Perencanaan dan penganggaran.
• Pengawasan dan pembinaan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan percepatan penurunan stunting.
• Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Walaupun belum mencapai target penurunan sebesar 3,5 persen setahun, Kementerian Kesehatan menyampaikan apresiasinya kepada seluruh pihak terkait capaian tersebut. Dengan upaya tersebut maka pada 2021 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia kembali merilis hasil Studi Status Gizi Indonesia 2021 (SSGI 2021).

Menurut Riskesdas 2018, hasil SSGI 2021 menunjukkan bahwa prevalensi balita stunting di Indonesia sebesar 24,4 persen, mengalami penurunan dari periode sebelumnya 27,7 persen (SSGBI 2019).

Meski demikian, Jokowi optimis bahwa penurunan stunting akan bisa lebih besar lagi dengan koordinasi dan kerja sama antar pihak dan lembaga yang semakin baik. Selain itu, Presiden Jokowi juga menuturkan bahwa negara telah menyiapkan anggaran perlindungan sosial sebesar Rp3.2 triliun dari 2015-2023.

“Menyiapkan anggaran perlindungan sosial total sebesar Rp3.2 triliun dari 2015-2023. Termasuk didalamnya KIS, KIP, KIP Kuliah, PKH, Kartu Sembako serta perlindungan kepada lansia, penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya. Serta re- skrining dan up-skilling tenaga kerja melalui Balai Latihan Kerja dan Program Karti Pra-Kerja,” ucap Jokowi.

(Leonardus Selwyn)