KEMENTERIAN Kesehatan mengeluarkan data nasional soal jumlah anak Indonesia yang tidak mendapat imunisasi dasar lengkap dari 2019 hingga 2021. Tercatat di sana bahwa ada 1.714.471 anak tidak mendapat imunisasi dasar lengkap.
Angka yang sangat besar tentunya. Adanya 'lubang' capaian imunisasi dasar lengkap tersebut yang kemudian meningkatkan risiko terjadinya wabah di beberapa daerah.
Diterangkan Plt Direktur Pengelolaan Imunisasi Kementerian Kesehatan dr Prima Yosephine, telah terjadi kejadian luar biasa (KLB) wabah efek dari tidak tingginya cakupan imunisasi dasar lengkap pada anak-anak sejak 2019 hingga 2021.
Kejadian KLB wabah itu dilaporkan di Kalimantan Barat dengan wabah difteri, lalu Aceh (campak), Sulawesi Selatan (difteri dan rubella), Papua (difteri), dan Jawa Timur (difteri).
"Jadi, wabah ini sudah terjadi mulai dari daerah di Jawa sampai Indonesia Timur. Artinya, penyakit tersebut sudah mulai panen," papar Prima dalam Webinar 'Raih Hidup Berkualitas Sepanjang Usia, Ayo Lengkapi Imunisasi', Senin (11/4/2022).
Prima melanjutkan, tentunya kejadian tersebut menyebabkan pengeluaran biaya yang besar, karena pemerintah pastinya akan melakukan pemberian imunisasi tambahan dalam rangka outbreak respons immunization.
Ada lima provinsi yang tercatat memiliki laporan jumlah anak yang tidak mendapat imunisasi dasar lengkap dari 2019-2021 terbanyak, antara lain Jawa Barat (208.500 anak), Aceh (179.847), Sumatera Utara (162.952), Riau (149.060), dan Sumatera Barat (116.832).
Prima dalam paparannya pun menjelaskan ada beberapa alasan mengapa anak-anak di 2019-2021 itu tidak mendapatkan imunisasi dasar lengkap, salah satunya adalah merebaknya isu hoaks soal vaksin.
Ya, hoaks masih menjadi salah satu kendala terbesar dalam meningkatkan cakupan imunisasi dasar lengkap pada anak. Kemenkes pun terus berupaya untuk mengurai besarnya gelombang hoaks yang merebak di sejumlah daerah.
"Kami terus berupaya untuk mengedukasi masyarakat betapa pentingnya imunisasi untuk anak, ya, salah satunya memberi tahu dampak yang akan terjadi. Selain itu, edukasi yang kami berikan ke masyarakat pun sebisa mungkin dalam bahasa awam sehingga semua lini masyarakat bisa memahami," ungkap Prima.
Alasan lainnya adalah situasi pandemi yang mengharuskan semua orang di 2020 tidak kemana-mana. Ini membuat orangtua tidak bisa membawa anaknya ke pusat imunisasi.
Selain itu, kata Prima, di beberapa daerah juga ditemukan kasus menarik bahwa peran ayah sebagai penentu keputusan akhir di rumah tangga menolak anaknya mendapatkan imunisasi dasar lengkap.
"Jadi, kami dapat kasus di beberapa daerah bahwa ayah tidak memberikan izin anaknya menerima imunisasi dasar lengkap. Dari temuan ini, ke depannya Kemenkes akan turut serta mengedukasi para ayah untuk memberikan hak hidup sehat anak-anaknya dengan mendapatkan imunisasi," tambah Prima.
Kendala lain juga ditemukan seperti orangtua sibuk, sehingga susah ada waktu mengimunisasi anak. Kalau problem ini, Kemenkes melerainya melalui upaya kerja sama dengan beberapa perusahaan besar untuk menyediakan hari dan ruangan khusus imunisasi.
BACA JUGA:Ribuan Vaksin Moderna Ditarik, Kenapa?
"Jadi, daripada si ibu ngambil cuti untuk anaknya diimunisasi, alangkah baiknya perusahaan bekerja sama dengan Puskesmas setempat untuk ketersediaan imunisasi, lalu memberikan imunisasi gratis untuk anak-anak karyawannya," ungkap Prima.
(Dyah Ratna Meta Novia)