Sebelum PPKM Darurat, Epidemiolog Minta Pemerintah Perbaiki 3 Hal Ini

PEMERINTAH disebut berencana menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Penerapan PPKM Darurat tersebut berkaitan dengan kasus covid-19 di Indonesia yang terus mengalami lonjakan dalam beberapa waktu terakhir.

Rincian terkait kebijakan PPKM Darurat diketahui akan diumumkan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Kamis 1 Juli 2021. Namun belakangan ini, istilah PPKM Darurat ramai dibahas masyarakat di media sosial. Di linimasa Twitter, kata PPKM Darurat menjadi trending topic paling atas dengan hampir 3 ribu cuitan.

Baca juga: PPKM Darurat: Mal dan Restoran Tutup Pukul 5 Sore 

Mendengar wacana kebijakan PPKM Darurat, epidemiolog dari Griffith University Australia dr Dicky Budiman mengatakan masih ada yang perlu diperbaiki. Ini terutama dalam kejelasan komunikasi agar kebijakan ini tidak membuat masyarakat bingung. Terlebih di tengah adanya varian delta covid-19 yang sudah masuk ke Indonesia.

"Apa yang harus direspons terkait delta variant ini? Ya sebetulnya tiga respons strategi yang kombinasi. Pertama, 3T (testing, tracing, treatment) yang betul-betul masif, artinya untuk ukuran Indonesia setidaknya (testing) 500.000 sehari. Kemudian (kedua), vaksinasi," kata dr Dicky saat dihubungi MNC Portal, Selasa 29 Juni 2021.

Lalu yang ketiga adalah 5M yakni memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. "(Langkah) 5M ini yang masih menjadi catatan merah kita. Ditambah dalam situasi mencegah, sebetulnya harus ada lockdown. Itu yang terbukti di negara-negara berhasil," ujarnya.

Baca juga: Alami Infeksi Paru Akibat Covid-19, Prof Eka Wahjoepramono Bagikan Tips Cepat Sembuh 

Dengan adanya istilah PPKM Darurat ini, dia berharap pemerintah mampu menerapkan kebijakan tersebut dengan ketat. Misalnya, memberlakukan work from home (WFH) 100 persen untuk pegawai negeri dan swasta. Kemudian memperketat akses keluar masuk di tiap-tiap daerah.

"Intinya, sebenarnya sudah tidak boleh ada toleransi pergerakan mobilitas. Misalnya, WFH harus 100 persen. Kemudian juga bayangan saya, kalau PPKM Darurat, ya keluar-masuk daerah, apalagi penerbangan, menurut saya harus dihentikan dulu 2 minggu ini, kecuali yang betul-betul esensial," pungkasnya.

(Hantoro)