Ma'ruf Amin Sebut Stunting Turun 7 % saat Debat Cawapres, Apa Kata Menteri Puan?

CALON wakil presiden nomor urut 01, Ma’ruf Amin menyatakan, angka stunting atau kekurangan gizi yang menyebabkan kondisi seorang anak tumbuh lebih pendek dari yang semestinya, sudah turun 7 persen selama pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Hal itu disampaikan Ma'ruf Amin dalam debat ketiga Pilpres 2019, menanggapi pernyataan cawapres nomor urut 02, Sandiaga Uno, saat membahas kesehatan.

"Dengan KIA, yaitu Kesehatan Ibu dan Anak , terutama untuk mencegah terjadinya stunting yang oleh pemerintah Jokowi-JK telah diturunkan sampai 7 persen. Kami berjanji dalam lima tahun yang akan datang sampai 10 persen sehingga sampai pada titik 20 persen minimal," kata Ma’ruf Amin.

Baca juga :

• 4 Cara Mudah Mengambil Hati Wanita, Nomor Dua Penting Banget
• 5 Gaya Seksi Gisel yang Bikin Netizen Gagal Fokus

Bagaimana data sebenarnya?

Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2013 diperoleh angka stunting sebesar 30,8 persen. Hal ini menunjukkan bahwa masalah stunting masih menjadi masalah kesehatan masyarakat, karena masih di atas ambang batas 20 persen.

Kemudian, hasil Riskesdas 2018 menunjukkan adanya perbaikan status gizi pada balita di Indonesia. Proporsi status gizi sangat pendek dan pendek turun dari 37,2 persen (Riskesdas 2013) menjadi 30,8 persen. Demikian juga proporsi status gizi buruk dan gizi kurang turun dari 19,6 persen (Riskesdas 2013) menjadi 17,7 persen.

Status gizi sangat pendek dan pendek ini menimbulkan masalah stunting, yakni masalah gizi kronis dengan indikasi tinggi badan tidak optimal. Di sisi lain, prevalensi diabetes naik dari 6,9% menjadi 8,5%.

Banyak hal yang bisa dilakukan untuk intervensi stunting. Selain perbaikan gizi, penekanan terjadinya pernikahan dini pun bisa jadi solusi.

Hal itu pernah diungkapkan oleh Menko PMK RI Puan Maharani. Dia menyebutkan, sejak dini stunting diintervensi dengan perbaikan gizi. Penguatannya pada momen 1.000 Hari Pertama Kehidupan, yang harus dilakukan kaum ibu.

"Mulai dari calon ibu, ibu hamil, dan bayi harus mendapatkan seluruh kebutuhan gizi agar hasilnya sempurna," tuturnya. Selain gizi, pembatasan pernikahan dini juga harus dilakukan oleh generasi remaja. Kaum remaja dianggap belum siap menikah, karena ketika hamil rentan melahirkan anak stunting.

"Baiknya pernikahan dini tidak terjadi dan menjaga pola hidup mereka sebagai generasi bangsa dengan baik dan benar, menyelesaikan pendidikannya dan barulah siap menikah," pungkas Puan.

(Renny Sundayani)