Ke-15 kabupaten tersebut adalah Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Alor, Sumba Barat Daya, Manggarai Timur, Kabupaten Kupang, Rote Ndao, Belu, Manggarai Barat, Sumba Barat, Sumba Tengah, Sabu Raijua, Manggarai, Lembata, dan Malaka. Bersama Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara juga memiliki prevalensi di atas 46 persen.
Sementara sisanya, 7 kabupaten dan kota berstatus 'kuning' dengan prevalensi 20 hingga 30 persen, di antaranya Ngada, Sumba Timur, Nagekeo, Ende, Sikka, Kota Kupang serta Flores Timur. Bahkan tiga daerah seperti Ngada, Sumba Timur dan Nagekeo mendekati status 'merah'.
"Tidak ada satupun daerah di NTT yang berstatus hijau yakni berprevalensi stunting antara 10 hingga 20 persen. Apalagi berstatus biru untuk prevalensi stunting di bawah 10 persen," ungkap laporan BKKBN.
Di sisi lain, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo menjelaskan bahwa Timor Tengah dan NTT sengaja menjadi titik tumpu kunjungan Presiden Joko Widodo mengingat NTT merupakan provinsi prioritas penanganan stunting dengan prevalensi 37,8 persen di 2021, tertinggi dari angka rata-rata prevalensi stunting semua provinsi di Tanah Air yang mencapai 24,4 persen.
"Persoalan tingginya stunting di NTT bukan hanya persoalan kesehatan dan kekurangan gizi, tetapi juga karena kesulitan mendapatkan akses fasilitas pelayanan kesehatan," terangnya.
Hasto menambahkan, faktor kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, serta pola asuh yang salah turut menyumbang tingginya angka prevalensi stunting.